Prabowo Rencanakan Penghematan Anggaran Hingga Rp 750 Triliun, Apa Saja Risikonya?

prabowo rencanakan penghematan anggaran hingga rp 750 triliun, apa saja risikonya? radarlambar.bacakoran.co - presiden prabowo subianto berencana mengimplementasikan penghematan anggaran negara yang mencapai rp 750 triliun, angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tercantum dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang sebesar rp 306,69 triliun.  dalam perayaan hari ulang tahun (hut) ke-17 gerindra pada sabtu (15/2), prabowo mengungkapkan bahwa rencana efisiensi anggaran tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahapan.   tahapan penghematan anggaran tahapan pertama yang akan dilakukan adalah penyisiran anggaran oleh kementerian keuangan yang dipimpin oleh menteri keuangan sri mulyani indrawati, yang bertujuan untuk menghemat rp 300 triliun.  penghematan ini akan berasal dari anggaran bendahara umum negara (ba bun), yang merupakan bagian anggaran yang tidak termasuk dalam anggaran kementerian atau lembaga negara.  ba bun diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 127/pmk.02/2020. tahapan kedua mencakup penghematan sebesar rp 308 triliun. langkah ini akan dilakukan dengan menyisir anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sampai ke satuan 9, meskipun sekitar rp 58 triliun akan dialokasikan kembali untuk 17 kementerian dan lembaga terkait. tahap ketiga akan berfokus pada penghematan rp 300 triliun, yang diperoleh dari dividen badan usaha milik negara (bumn).  namun, sekitar rp 100 triliun dari penghematan ini akan dialokasikan kembali untuk modal kerja.  jadi total anggarannya mencapai rp 750 triliun atau sekitar us$ 44 miliar.   risiko dan tantangan dari penghematan anggaran walaupun penghematan anggaran bisa meningkatkan efisiensi, ada keraguan mengenai pencapaian target tersebut.  pengamat ekonomi dari universitas paramadina, wijayanto samirin, berpendapat bahwa pencapaian penghematan tersebut terkesan terlalu ambisius dan berisiko gagal.  "perhitungan yang digunakan dalam menghitung target ini kurang kuat, sehingga mungkin sulit untuk terwujud," kata wijayanto. dia juga menambahkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan hasil efisiensi anggaran tersebut, terutama mengingat defisit anggaran negara yang masih besar.  "hasil penghematan ini pada dasarnya adalah dana yang mahal, yang dibiayai oleh utang," ujarnya.  jika penghematan dan realokasi anggaran tidak dilakukan dengan tepat, ada kemungkinan ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2025, yang bisa lebih rendah dari tahun 2024, bahkan mungkin di bawah 5%.   efisiensi harus dilakukan secara selektif direktur kebijakan publik center of economic and law studies (celios), media wahyudi askar, mengingatkan agar pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif.  efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor-sektor penting yang langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.  pemangkasan anggaran seharusnya tidak menyentuh sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. dia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan efisiensi atau mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif.  jika dana hasil efisiensi digunakan untuk program seperti makan bergizi gratis (mbg), hal itu bisa menjadi kurang efektif, bahkan berisiko menguntungkan kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.   kemenkeu usulkan perluasan program makan bergizi gratis di sisi lain, kementerian keuangan juga mengusulkan perluasan program makan bergizi gratis (mbg).  dalam rapat kerja bersama komite iv dewan perwakilan daerah (dpd) pada 18 februari 2025, kemenkeu menjelaskan bahwa dengan tambahan anggaran sebesar rp 100 triliun, program mbg dapat memberikan dampak positif terhadap produk domestik bruto (pdb) indonesia sebesar 0,7%.  program ini juga diperkirakan dapat meningkatkan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 185 ribu orang dan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,19%. menteri keuangan sri mulyani sebelumnya juga membuka opsi untuk meningkatkan anggaran mbg menjadi rp 171 triliun, dengan syarat anggaran tambahan tersebut dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).  "jika anggaran untuk program mbg dinaikkan menjadi rp 171 triliun, saya berharap ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi umkm di indonesia," ungkap sri mulyani. (*)

Tag

• # defisit negara
• # kebijakan fiskal
• # efisiensi apbn
• # program mbg
• # penghematan anggaran

Share

• 
• 
• 
• 
•