Tim Hukum Hasto Bawa Berkas Perkara KPK ke Pengadilan Pakai Troli

Radarlambar.Bacakoran.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Berkas perkara tersebut tampak cukup tebal hingga harus diangkut menggunakan troli.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 7 Maret 2025, dua salinan berkas perkara tersebut dibawa oleh tim kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, yang didampingi oleh rekannya. Berkas yang berjumlah besar itu terlihat diletakkan di atas troli untuk mempermudah pengangkutan ke pengadilan.

Johannes Tobing kepada awak media mengatakan, berkas perkara sudah diserahkan oleh penyidik KPK kepada jaksa penuntut umum, dan hari ini secara resmi sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan terdapat dua perkara yang diserahkan oleh penyidik KPK. 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut. Dengan langkah ini, Hasto Kristiyanto yang merupakan salah satu petinggi PDIP itu akan segera menghadapi persidangan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya.

Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta mengatakan, sesuai prosedur, hari ini (kemarin-Red) jaksa penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkas sudah diterima dan tercatat secara resmi oleh panitera pengadilan. 

Lebih lanjut, Setyo menyatakan bahwa pihaknya kini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari pengadilan. Ia berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Ditambahkannya, kini pihaknya masih menunggu keputusan dari pengadilan terkait penetapan jadwal sidang. Sehingga pihaknya berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Hasto sebagai figur penting di partai besar seperti PDIP. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menegakkan prinsip transparansi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.(*)