Dedi Mulyadi Bantah Tudingan Dana Rp4,17 Triliun Jabar Diparkir di Bank, Tantang Purbaya Buka Data

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di bank.

Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 15 pemerintah daerah menempatkan dana kasnya di bank, termasuk Jawa Barat, dengan nilai deposito mencapai Rp4,17 triliun.

Dedi menegaskan telah mengecek langsung ke Bank BJB, bank daerah tempat Pemprov Jabar menyimpan kasnya, dan memastikan tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Selasa (21/10).

Menurut Dedi, bila benar ada pemerintah daerah yang menempatkan uang daerahnya di deposito, hal itu merupakan bentuk ketidakmampuan mengelola keuangan publik. Ia menantang Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

“Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik,” kata Dedi.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar justru sedang mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dan menegaskan bahwa tidak ada dana APBD Jawa Barat yang diendapkan untuk kepentingan apa pun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengutip data Bank Indonesia (BI) yang mencatat total dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah Pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang menurutnya dapat menghambat peredaran uang di daerah.

“Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah,” kata Purbaya.