Protes Meletus di Turki Setelah Penangkapan Wali Kota Istanbul

Radarlambar.bacakoran.co -Penangkapan Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul yang juga calon presiden dari Partai Rakyat Republik (CHP), memicu gelombang protes besar di Turki. Imamoglu, yang dikenal sebagai salah satu pesaing kuat Presiden Recep Tayyip Erdogan, ditahan oleh pihak berwenang dengan tuduhan korupsi, membantu kelompok teroris, dan terlibat dalam organisasi kriminal.

Penahanan ini terjadi beberapa hari sebelum Imamoglu dijadwalkan untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan mendatang. Menanggapi hal tersebut, Imamoglu menyatakan bahwa "kehendak rakyat tidak dapat dibungkam." Seruan ini menggema di kalangan para pengunjuk rasa yang turun ke jalan, kampus universitas, serta stasiun kereta bawah tanah di Istanbul. Massa yang berunjuk rasa menyerukan perubahan pemerintahan dengan meneriakkan slogan antipemerintah seperti "Erdogan, diktator!" dan "Imamoglu, kamu tidak sendirian!"

Penangkapan Memicu Ketegangan Politik
Protes ini menunjukkan ketegangan politik yang mendalam di Turki. Pemerintah setempat memberlakukan pembatasan selama empat hari di Istanbul, dengan menutup jalan dan membatasi layanan metro. Namun, gelombang protes diperkirakan akan meluas, dengan para pemimpin oposisi mendorong rakyat untuk bersuara. Imamoglu sendiri menegaskan bahwa ia akan tetap tegas dalam memperjuangkan demokrasi, meskipun menghadapi upaya pembungkaman tersebut.

Penangkapan Imamoglu juga memunculkan perdebatan sengit tentang otoritarianisme di Turki. Beberapa pihak menganggap penangkapan ini sebagai bentuk kudeta terhadap calon presiden yang dianggap dapat menyaingi kekuasaan Erdogan. Namun, menteri kehakiman Turki, Yilmaz Tunc, menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa tuduhan yang mengaitkan Erdogan dengan penangkapan ini tidak berdasar, dan bahwa semua pihak di Turki, termasuk pemimpin oposisi, harus tunduk pada hukum.

Dampak Terhadap Pemilihan Presiden dan Keadaan Politik
Penangkapan Imamoglu terjadi menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tahun 2028. Meskipun Erdogan saat ini tidak dapat mencalonkan diri lagi karena sudah menjalani dua masa jabatan, banyak yang khawatir bahwa penangkapan ini berpotensi menggagalkan peluang Imamoglu untuk maju sebagai kandidat presiden. Sebagai wali kota Istanbul, Imamoglu baru saja memenangkan jabatan kedua pada 2024 setelah CHP meraih kemenangan besar dalam pemilihan lokal, yang dianggap sebagai pukulan pribadi bagi Erdogan, yang juga pernah menjabat sebagai wali kota Istanbul sebelum naik ke tampuk kekuasaan.

Penahanan Imamoglu datang setelah universitas mengumumkan pembatalan gelarnya karena dugaan penyimpangan, yang jika ditegakkan, akan menghalangi niatnya untuk maju sebagai calon presiden. Imamoglu membantah tuduhan tersebut dan mengkritik campur tangan politik dalam sistem pendidikan.

Reaksi Internasional dan Krisis Ekonomi
Reaksi internasional terhadap penangkapan ini sangat negatif. Uni Eropa, Prancis, dan Jerman mengutuk tindakan pemerintah Turki, dengan Dewan Eropa menyatakan bahwa penahanan Imamoglu mencerminkan tekanan terhadap tokoh politik yang dianggap sebagai salah satu kandidat utama presiden mendatang. Selain itu, penangkapan ini menyebabkan ketidakpastian politik yang memperburuk kondisi ekonomi Turki, dengan nilai lira Turki jatuh ke titik terendahnya terhadap dolar AS.

Proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Imamoglu bukanlah yang pertama kali, karena sebelumnya ia telah menghadapi larangan politik dan beberapa penyelidikan terkait dugaan penyimpangan tender selama masa jabatannya sebagai wali kota distrik Beylikduzu.

Kesimpulan
Penangkapan Ekrem Imamoglu menandai puncak ketegangan politik di Turki, yang mengguncang sistem politik dan ekonomi negara. Protes yang meluas di seluruh negeri menunjukkan bahwa banyak warga Turki yang menentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Erdogan, dan menyuarakan keprihatinan tentang masa depan demokrasi di negara tersebut. Sebagai salah satu calon presiden yang paling potensial, penahanan Imamoglu bukan hanya soal individu, tetapi juga soal masa depan politik Turki yang semakin terpolarisasi.