Ormas Tuntut THR, Pabrik Disegel: Pengusaha Keluhkan Pemaksaan yang Meresahkan

Reporter: Adi Pabara |

Editor: Budi Setiawan |

Jumat , 21 Mar 2025 - 16:24

Ormas menuntut THR dengan ancaman penyegelan pabrik-Ilustrasi freepik.com-

ormas tuntut thr, pabrik disegel: pengusaha keluhkan pemaksaan yang meresahkan                              radarlambar.bacakoran.co – menjelang hari raya, dunia usaha kembali menghadapi fenomena berulang terkait permintaan tunjangan hari raya (thr) dari organisasi masyarakat (ormas).
tahun ini, situasi semakin memanas karena adanya ancaman penyegelan pabrik bagi pengusaha yang menolak memberikan thr. kondisi ini menambah kekhawatiran bagi para pelaku bisnis.  
fenomena pemaksaan thr ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi belakangan semakin marak dengan praktik intimidasi yang kian berkembang. 
wakil ketua dewan pimpinan provinsi (dpp) asosiasi pengusaha indonesia (apindo) jakarta, nurjaman, menjelaskan bahwa permintaan thr oleh ormas telah berlangsung sejak era orde baru. 
pada masa lalu, pemberian thr bersifat sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. jika diberikan, hal itu dianggap sebagai bentuk dukungan, tetapi jika tidak, tidak menjadi masalah bagi para pengusaha.  
namun, menurut nurjaman, kondisi tersebut telah berubah seiring dengan berkembangnya pola pemaksaan yang merugikan pengusaha. 
situasi ini tidak hanya menambah beban finansial, tetapi juga mempengaruhi iklim investasi di indonesia. 
ia menilai bahwa pemaksaan semacam ini dapat membuat wilayah tertentu dianggap tidak ramah bagi investor.  
 
pengusaha prihatin dengan tuntutan thr dari ormas  
para pengusaha menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap permintaan thr dari ormas. 
mereka berpendapat bahwa organisasi tersebut tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional perusahaan.
oleh karena itu, pengusaha lebih memprioritaskan pemberian thr kepada karyawan yang telah berkontribusi langsung terhadap kelangsungan bisnis.  
sementara itu, meskipun permintaan thr yang bersifat sukarela masih dapat diterima, nurjaman menegaskan bahwa tindakan pemaksaan jelas melanggar hukum. 
ia menekankan bahwa praktik semacam ini tergolong ilegal dan tidak seharusnya dilakukan.  
meskipun pemaksaan thr bertentangan dengan hukum, sebagian pengusaha tetap memberikannya karena khawatir terhadap konsekuensi yang bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka. 
ancaman yang dihadapi dapat berupa penghinaan atau tekanan dari kelompok tertentu, tergantung pada lokasi usaha. 
bahkan, ada perusahaan yang terpaksa menghadapi konsekuensi lebih serius ketika menolak memberikan thr.  
 
saran bagi pengusaha untuk menghadapi pemaksaan thr  
dalam menghadapi situasi ini, nurjaman menyarankan agar pengusaha bersikap tegas. 
menurutnya, jika terjadi pemaksaan, sebaiknya pengusaha tidak memenuhi permintaan tersebut agar praktik buruk semacam ini tidak semakin berkembang.  
namun, hingga saat ini, belum ada pengusaha yang melaporkan kasus pemaksaan thr kepada aparat hukum. 
nurjaman mengungkapkan bahwa selama situasi masih bisa ditoleransi, sebagian besar pengusaha memilih untuk tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum.  
lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bebas dari intimidasi. 
negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor, sehingga wilayah usaha tetap menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi.  
selain itu, menurut nurjaman, perlu ada pembinaan bagi ormas agar mereka dapat memperoleh pendanaan melalui cara yang sah dan legal. 
ia menilai bahwa keberadaan ormas tetap dapat diterima, tetapi mereka harus mencari sumber pendanaan yang benar tanpa melakukan praktik pemaksaan kepada pengusaha.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Senin, 7 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan