DPR Pastikan Subsidi LPG 2025 Cukup, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Radarlambar.bacakoran.co  — Belakangan ini, kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg di sejumlah daerah telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Antrian panjang di berbagai tempat pengecer menjadi pemandangan umum, karena LPG 3 Kg memang menjadi kebutuhan penting bagi banyak rumah tangga serta usaha kecil. Kelangkaan ini pun menyebabkan beberapa pihak merasa resah, bahkan berisiko memicu kelangkaan yang lebih luas di pasar.

Menanggapi situasi ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan bahwa alokasi subsidi LPG 3 Kg untuk tahun 2025 telah dipersiapkan dengan cermat dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak panik, karena pemerintah telah menjamin ketersediaan subsidi yang cukup untuk tahun depan.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 87,6 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 85,6 triliun. Dengan alokasi subsidi sebesar itu, pemerintah memastikan bahwa volume LPG 3 Kg yang disubsidi pada 2025 akan mencapai 8,17 juta ton, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati harga yang terjangkau.

Subsidi Tepat Sasaran dan Harga Terjangkau
Said Abdullah menjelaskan lebih lanjut bahwa pada 2025, Banggar DPR telah menyepakati besaran subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 30.000 per tabung. Dengan adanya subsidi tersebut, harga dasar LPG 3 Kg dipastikan akan menjadi Rp 12.750 per tabung. Namun, harga akhir LPG di masing-masing daerah dapat bervariasi, tergantung pada biaya transportasi yang dibebankan di wilayah tersebut.

Namun, Said juga menyoroti bahwa meskipun LPG 3 Kg merupakan barang yang disubsidi untuk rumah tangga miskin, kenyataannya gas subsidi ini seringkali dijual secara terbuka. Ini menimbulkan masalah distribusi dan pengalihan yang seharusnya bisa dihindari.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, konsumsi LPG 3 Kg ternyata meningkat rata-rata sebesar 4,34% per tahun selama periode 2019 hingga 2022. Setelah penerapan kebijakan registrasi konsumen pada 2023, pertumbuhan konsumsi LPG mulai melambat menjadi 3,14% per tahun.

Data Mengenai Penerima Subsidi yang Tidak Merata
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam distribusi LPG 3 Kg adalah ketidakmerataan dalam pembagian subsidi. Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa dari total 50,2 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi LPG 3 Kg, hanya 22% di antaranya yang benar-benar menerima manfaat subsidi tersebut, yakni kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Sementara itu, sekitar 86% dari subsidi justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga yang lebih mampu secara ekonomi.

Lebih lanjut, sekitar 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan, serta 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan, 760 ribu penyandang disabilitas, dan 4,06 juta lansia juga belum menerima manfaat dari subsidi LPG ini.

Situasi ini menyebabkan terjadinya disparitas harga yang signifikan antara LPG subsidi dan non-subsidi, yang pada akhirnya membuka celah bagi praktik penyimpangan seperti penimbunan dan pengoplosan LPG. Praktik ini berdampak langsung pada berkurangnya kuota volume LPG 3 Kg yang seharusnya disalurkan kepada rumah tangga miskin.

Langkah-Langkah untuk Menanggulangi Kelangkaan LPG 3 Kg
Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kg yang semakin meresahkan masyarakat, Said Abdullah menyampaikan beberapa langkah penting yang perlu diambil agar kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan menghindari kelangkaan di masa depan. Langkah-langkah yang diusulkan oleh Banggar DPR antara lain:

1. Peningkatan Komunikasi Publik
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 Kg disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Komunikasi yang jelas akan mencegah kepanikan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan pribadi, yang justru merugikan masyarakat.


2. Penguatan Peran Pengecer Resmi
Pemerintah, bersama dengan PT Pertamina, tengah mengembangkan program pengecer resmi untuk LPG 3 Kg. Hal ini bertujuan agar distribusi gas bersubsidi lebih terkendali dan tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro dapat memperoleh pasokan LPG dengan harga yang wajar.


3. Implementasi Bertahap
Kebijakan distribusi LPG bersubsidi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan data yang akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan ketimpangan.


4. Pembentukan Tim Darurat
Untuk daerah-daerah yang mengalami kelangkaan LPG 3 Kg, pemerintah bersama PT Pertamina diminta segera membentuk tim darurat. Tim ini bertugas untuk memastikan ketersediaan LPG bagi rumah tangga miskin, lansia, dan pelaku usaha mikro, terutama di daerah-daerah yang paling terdampak.


5. Pengawasan Ketat terhadap Penyelewengan
Pemerintah daerah dan aparat kepolisian diminta untuk lebih tegas dalam mengawasi distribusi LPG 3 Kg. Operasi pasar perlu digalakkan untuk memberantas praktik penimbunan dan pengoplosan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan.



Pernyataan Terakhir: Jangan Panik, Subsidi Cukup
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, pemerintah dan DPR berharap kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Said Abdullah juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir atau panik mengenai ketersediaan LPG 3 Kg, karena alokasi subsidi pada 2025 telah dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pendekatan yang lebih terencana dan pengawasan yang ketat, diharapkan kelangkaan LPG 3 Kg dapat diminimalkan, dan distribusi subsidi dapat menjangkau rumah tangga miskin dan kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan manfaat subsidi dengan maksimal. (*)