Hizbullah Serukan Persatuan Lebanon Hadapi Pelanggaran Israel

RADARLAMBARBACAKORAN.CO — Hizbullah pada Kamis (6/11/2025) menyerukan persatuan nasional Lebanon untuk menghadapi pelanggaran militer Israel di selatan negara itu. Kelompok ini juga mendesak pemerintah Lebanon menolak semua upaya negosiasi politik baru dengan Tel Aviv.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, Ketua Parlemen Nabih Berri, dan rakyat Lebanon, Hizbullah menekankan pentingnya kesepahaman nasional, perlindungan kedaulatan, serta pemeliharaan keamanan dan stabilitas negara berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dicapai dengan Israel pada akhir 2024.

Hizbullah menegaskan bahwa meski Lebanon mematuhi ketentuan Resolusi PBB 1701, Israel terus melanggar gencatan senjata melalui operasi darat, laut, dan udara. Militer Israel seharusnya mundur dari Lebanon selatan pada Januari 2025, tetapi hanya menarik sebagian pasukannya dan tetap menempatkan militer di lima pos perbatasan. Serangan udara harian juga terus berlangsung, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian permusuhan.

Selain itu, Hizbullah menekankan bahwa rencana pemerintah Lebanon untuk memonopoli kepemilikan senjata harus menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional, bukan akibat tekanan eksternal. Pemerintah Lebanon sebelumnya menyetujui rencana pada 5 Agustus 2025, berdasarkan proposal Utusan Khusus AS, Tom Barrack, yang menginginkan seluruh senjata, termasuk milik Hizbullah, berada di bawah kendali negara sebelum akhir tahun.

Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak langkah tersebut, menegaskan bahwa pasukan Israel harus sepenuhnya mundur sebelum senjata diserahkan. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Lebanon terkait pernyataan Hizbullah.

Sejak Oktober 2023, militer Israel telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya dalam serangan yang berkembang menjadi ofensif skala penuh pada September 2024.