Prabowo Jelaskan Alasan Upah Pekerja Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Lain

Radarlambar.bacakoran.co- Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa rendahnya upah pekerja di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, melainkan karena adanya intervensi langsung dari pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 5 Mei 2025, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 triliun atau setara dengan US\$30 miliar untuk menopang kesejahteraan masyarakat miskin dan kelas menengah.

Dana tersebut disalurkan melalui berbagai skema bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai, dan subsidi energi yang tujuannya adalah untuk menjaga daya beli serta menekan angka kemiskinan.

Program-program tersebut, menurut penjelasan Prabowo, merupakan kelanjutan dari kebijakan presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah menilai program ini layak diteruskan karena terbukti memberikan perlindungan kepada lapisan masyarakat paling rentan.

Tahun ini, pemerintah juga meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp170 triliun atau sekitar US\$10 miliar. Bila dijumlahkan dengan bantuan sebelumnya, total dana yang digelontorkan mencapai US\$40 miliar yang difokuskan untuk membantu kelompok desil 1 dan 2 serta kalangan menengah.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membentuk sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif, sekaligus menjelaskan mengapa beban langsung pada sektor usaha, khususnya terkait upah tenaga kerja, dapat ditekan melalui subsidi negara.

Data terbaru mencatat bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 mencapai US\$4.960,33 atau sekitar Rp78,62 juta per tahun, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp75 juta. Angka ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang selaras dengan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.(*)