Program Pemutihan Pajak Kendaraan Dinilai Masih Memberatkan

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: Nopriadi |

Rabu , 07 May 2025 - 19:33

AUDIENSI: Bapenda Provinsi Lampung beserta sejumlah instansi terkait melakukan audiensi dengan Pemkab Lambar terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lamban Dinas Bupati. Foto Edi Prasetia--

program pemutihan pajak kendaraan dinilai masih memberatkan                            balikbukit — program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah digulirkan pemerintah provinsi lampung menuai respons beragam. sejumlah warga mengapresiasi keringanan yang diberikan, namun sebagian lainnya merasa program tersebut belum sepenuhnya meringankan beban karena masih terdapat sejumlah biaya yang tetap dikenakan.
 
merespons hal itu, badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi lampung menggelar pertemuan lintas sektor di lamban dinas bupati, balikbukit. pertemuan ini dihadiri pemkab lampung barat, uptd pengelolaan pendapatan wilayah xiv, satlantas polres lampung barat, jasa raharja, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) terkait.
 
bupati lampung barat parosil mabsus menyatakan dukungannya terhadap program pemutihan pajak tersebut. ia menekankan pentingnya kemudahan mekanisme agar masyarakat tidak kesulitan dalam membayar pajak.
 
“kesadaran masyarakat lampung barat cukup tinggi dalam membayar pajak. tinggal bagaimana caranya dibuat semudah mungkin,” ujar parosil dalam pertemuan tersebut.
 
parosil menambahkan, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
 
“besar atau kecil pendapatannya, yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat lampung barat,” katanya.
 
pemerintah daerah berharap sosialisasi yang dilakukan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai skema pemutihan, serta mendorong pemilik kendaraan memanfaatkan program ini untuk menunaikan kewajiban pajak.
 
menanggapi keluhan masyarakat terkait masih adanya pungutan, kepala bapenda bapenda provinsi lampung  selamet riadi menjelaskan bahwa pemutihan hanya berlaku untuk denda pajak. "masyarakat tetap harus membayar pajak pokok satu tahun berjalan,"jelasnya.
 
sementara itu, kasat lantas polres lampung barat iptu deni saputra mengatakan, untuk pajak lima tahunan seperti pergantian pelat, tetap dikenakan biaya pnbp seperti pencetakan stnk dan pelat nomor. demikian pula untuk kendaraan yang melakukan mutasi atau balik nama
 
ia menegaskan bahwa biaya administrasi seperti pencetakan dokumen dan penggantian identitas kendaraan tidak termasuk dalam kebijakan pemutihan.
 
“mutasi maupun perpanjangan lima tahunan tetap dikenakan biaya balik nama dan bpkb. itu berada di luar objek pemutihan,” jelasnya.
 
disisi lain, petugas jasa raharja, yudi, menambahkan bahwa iuran wajib jasa raharja tetap harus dibayar maksimal untuk lima tahun ke belakang, meskipun denda atas keterlambatan dibebaskan.
“yang dihapuskan hanya dendanya, bukan pokok iurannya,” ujarnya.*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Kamis, 8 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan