Penyebab Keracunan MBG Terungkap

Reporter: Rinto Arius |

Editor: |

Kamis , 22 May 2025 - 19:59

BGN saat rapat sinergitas dengan beberapa kementerian berkompeten. Foto Dirjen Peternakan dan Keswan RI. Foto DOk--

Dalam pelaksanaannya, BGN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, ahli lingkungan, serta pakar di bidang makanan dan minuman. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Demi menjamin mutu layanan SPPG, BGN telah menetapkan sejumlah standar baru. Penataan dapur dimodifikasi agar lebih higienis, termasuk penggunaan material berbasis stainless steel, sistem blok terbuka tanpa sekat, dan pemisahan ruang penyimpanan bahan makanan. Prosedur penggunaan alat masak juga ditingkatkan dengan menerapkan standar khusus, seperti penggunaan talenan dan pisau terpisah untuk setiap jenis bahan makanan.

SPPG kini diarahkan untuk beroperasi dengan sistem semi-industri. Mitra katering dituntut meningkatkan fasilitas, termasuk menyediakan area penyimpanan basah dan kering yang memadai serta lemari pendingin berskala besar. Penyesuaian ini dilakukan agar proses produksi makanan berjalan lebih terstruktur dan efisien.

Guna menjamin kelayakan operasional SPPG, BGN tengah menyusun sistem sertifikasi yang meliputi aspek higiene, sanitasi, serta kepatuhan terhadap standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada Juni atau paling lambat Juli mendatang. Lewat skema ini, setiap SPPG akan dievaluasi dan diberi akreditasi, dengan kategori mulai dari "baik" hingga "unggul".

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. (*/rinto)

penyebab keracunan mbg terungkap                            radarlambar.bacakoran.co – badan gizi nasional (bgn) mengungkap penyebab utama terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari cianjur, bogor, tasikmalaya, batang, hingga sumatera selatan.
 
lembaga tersebut menyatakan bahwa permasalahan ini bersumber dari kualitas bahan baku, proses pengolahan yang tidak sesuai standar, serta keterlambatan konsumsi di sekolah.
 
salah satu pemicu utama berasal dari penggunaan bahan makanan yang tidak layak saji. bgn mendapati adanya bahan baku yang tidak lagi segar namun tetap digunakan dalam penyusunan menu, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi. menyikapi hal tersebut, lembaga ini memperketat pengawasan kualitas bahan, mewajibkan penggunaan bahan segar, serta memperketat seleksi sejak tahap awal.
 
selain itu, lamanya proses memasak dan jeda waktu yang terlalu panjang antara pengolahan hingga konsumsi makanan menjadi persoalan serius. di beberapa wilayah seperti sukoharjo, pali (sumsel), bandung, dan tasikmalaya, proses memasak yang terlalu lama turut memperbesar kemungkinan penurunan mutu makanan. akibatnya, makanan yang dikonsumsi siswa tidak lagi dalam kondisi optimal.
 
kejadian serupa juga dipicu oleh keterlambatan konsumsi makanan karena terganggunya jadwal sekolah, seperti yang terjadi di batang. berdasarkan evaluasi bgn, distribusi dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) ke sekolah harus memperhitungkan durasi ideal hingga makanan dikonsumsi.
 
untuk itu, bgn meningkatkan protokol keamanan selama proses distribusi dan memperketat toleransi waktu konsumsi makanan begitu diterima pihak sekolah. pengujian organoleptik juga diwajibkan untuk setiap menu—meliputi pemeriksaan warna, aroma, rasa, dan tekstur—guna memastikan makanan masih layak konsumsi. jika ditemukan perubahan pada rasa atau tampilan, makanan tersebut harus segera diganti dengan menu lain.
 
sebagian besar insiden keracunan, berdasarkan catatan bgn, terjadi justru pada satuan pelayanan yang sudah beroperasi cukup lama, yakni lebih dari tiga bulan. fenomena ini ditengarai sebagai efek kejenuhan atau rutinitas yang menurunkan kehati-hatian. untuk mengantisipasinya, bgn menggelar pelatihan rutin dua bulan sekali bagi penjamah makanan. pelatihan ini bertujuan menyegarkan kembali pemahaman mengenai standar keamanan pangan.
 
dalam pelaksanaannya, bgn bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, ahli lingkungan, serta pakar di bidang makanan dan minuman. langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
 
demi menjamin mutu layanan sppg, bgn telah menetapkan sejumlah standar baru. penataan dapur dimodifikasi agar lebih higienis, termasuk penggunaan material berbasis stainless steel, sistem blok terbuka tanpa sekat, dan pemisahan ruang penyimpanan bahan makanan. prosedur penggunaan alat masak juga ditingkatkan dengan menerapkan standar khusus, seperti penggunaan talenan dan pisau terpisah untuk setiap jenis bahan makanan.
 
sppg kini diarahkan untuk beroperasi dengan sistem semi-industri. mitra katering dituntut meningkatkan fasilitas, termasuk menyediakan area penyimpanan basah dan kering yang memadai serta lemari pendingin berskala besar. penyesuaian ini dilakukan agar proses produksi makanan berjalan lebih terstruktur dan efisien.
 
guna menjamin kelayakan operasional sppg, bgn tengah menyusun sistem sertifikasi yang meliputi aspek higiene, sanitasi, serta kepatuhan terhadap standar hazard analysis and critical control points (haccp). sertifikasi tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada juni atau paling lambat juli mendatang. lewat skema ini, setiap sppg akan dievaluasi dan diberi akreditasi, dengan kategori mulai dari "baik" hingga "unggul".
 
langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program mbg di seluruh indonesia, sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. (*/rinto)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 23 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan