Konflik dengan Harimau, Penggarap TNBBS Diminta Tidak Bermalam di Kebun

SOSIALISASI kepada warga Talang Lobang dari pemerintah Pekon Sukadamai Kecamatan Airhitam pasca konflik harimau mangsa manusia. Foto dok--
AIRHITAM – Pemerintah Pekon Sukadamai, Kecamatan Airhitam, Kabupaten Lampung Barat, bersama petugas Polisi Kehutanan (Polhut) mengambil sejumlah langkah untuk mencegah terulangnya konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya serangan harimau, yang sebelumnya terjadi di kawasan Talang Lobang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Penjabat (Pj.) Peratin Sukadamai, Tri Wedarti. SE, mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para penggarap lahan di kawasan tersebut agar tidak tinggal secara terpencar di area perkebunan. Para penggarap diminta untuk membangun gubuk secara berkelompok guna meminimalisasi risiko serangan satwa liar.
"Selama ini, mereka mendirikan pondokan di kebun masing-masing yang letaknya berjauhan satu sama lain. Ini justru berbahaya jika ada satwa buas berkeliaran," ujarnya.
Selain itu, penggarap juga dihimbau untuk melakukan aktivitas garap kebun secara bergotong royong dan menghindari bekerja sendirian. Pemerintah pekon juga menyarankan agar para penggarap tidak menginap di kebun, melainkan kembali ke pemukiman sebelum sore hari.
"Kami minta mereka sudah turun dari kebun paling lambat pukul 15.00 WIB," tegas Tri.
Langkah lainnya yang dilakukan adalah pemasangan kamera trap oleh pihak Polhut Tanggamus di sekitar lokasi kejadian terakhir serangan harimau yang menewaskan satu warga di Talang Lobang pekan lalu. Kamera ini berfungsi untuk memantau pergerakan satwa liar di wilayah rawan.
Tri Welandari juga mengungkapkan, mayoritas penggarap lahan di kawasan tersebut merupakan penduduk musiman dari berbagai daerah seperti Jawa, Metro, dan Bandar Lampung, selain ada juga warga lokal Sukadamai sendiri.
Meski secara administrasi lokasi Talang Lobang masuk wilayah Resort 46B Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, namun karena letaknya hanya berjarak sekitar empat kilometer dari Kecamatan Suoh, maka setiap konflik yang terjadi turut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pekon Sukadamai. (rinto/nopri)