Diguncang PHK Massal, Pemerintah Yakin Ribuan Lapangan Kerja Baru Segera Tersedia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi besar-besaran di Indonesia. Foto Dok--
Radarlambar.bacakoran.co- Indonesia tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyasar berbagai sektor industri. Dari manufaktur hingga teknologi, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka dalam waktu singkat. Namun, di tengah kekhawatiran yang melanda dunia kerja nasional, pemerintah menyampaikan sinyal optimisme: puluhan ribu peluang kerja baru diprediksi akan terbuka sebelum akhir tahun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa meskipun angka PHK saat ini meningkat tajam, dinamika ekonomi nasional tidak sepenuhnya suram. Justru, ada potensi besar penciptaan lapangan kerja yang datang dari investasi langsung, terutama yang berasal dari luar negeri.
China menjadi salah satu negara yang belakangan gencar menanamkan investasi di Indonesia. Uniknya, alih-alih membangun pabrik di kota-kota besar yang sudah padat industri, para investor ini lebih memilih kawasan-kawasan kecil yang sebelumnya kurang tersentuh.
Ini membawa efek domino yang positif: pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil mulai memperlihatkan hasil nyata, dan tenaga kerja lokal di daerah-daerah tersebut kini memiliki peluang untuk ikut serta dalam roda ekonomi nasional.
Fenomena ini memperkuat keyakinan bahwa infrastruktur adalah tulang punggung transformasi ekonomi. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga kawasan industri terpadu di daerah, ternyata tidak hanya mempercepat arus barang dan jasa, tetapi juga membuka pintu bagi tumbuhnya ekonomi regional. Salah satu contoh yang menonjol adalah perkembangan pesat di sepanjang koridor Tol Trans Sumatera, di mana pertumbuhan ekonomi lokal mulai bergeliat.
Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah memperkirakan sekitar 67 ribu posisi kerja baru dapat tersedia pada berbagai sektor hingga penghujung 2025. Sektor manufaktur, energi terbarukan, logistik, dan digitalisasi menjadi titik tumpu dari penyerapan tenaga kerja tersebut.
Meski demikian, ada catatan penting: perlu kejelasan arah pelatihan dan peningkatan keterampilan (reskilling) agar para korban PHK memiliki peluang nyata untuk mengisi posisi baru yang tercipta. Tanpa strategi yang inklusif, jurang antara kehilangan pekerjaan dan kesempatan kerja baru bisa menjadi terlalu lebar.
Di sisi lain, Indonesia juga membidik pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam lima tahun ke depan. Target peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga mencapai 8–9 persen pada tahun 2028–2029 dinilai realistis oleh pemerintah, dengan catatan bahwa sinergi lintas sektor tetap dijaga dan reformasi ekonomi terus digulirkan secara konsisten.
Untuk mewujudkan visi tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi krusial. Tanpa koordinasi yang kuat, investasi tak akan optimal, pembangunan tak merata, dan peluang kerja pun bisa meleset dari harapan.(*/edi)