Warga Batubrak Berharap Usulan Prioritas Musrenbang Dapat Diwujudkan

BATUBRAK - Hari ke-6 pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 dilaksanakan di Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat digelar di halaman kantor kecamatan setempat, Senin 5 Februari 2024.

Momentum musrenbang itu dihadiri Pj Sekkab Lambar Drs. Adi Utama, Anggota DPRD Dapil 2, Asisten dan Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD), Uspika Kecamatan Batubrak, Peratin, LHP, Pendamping Desa, Tokoh Adat serta berbagai elemen masyarakat. 

Pelaksanan Musrenbang itu juga dimeriahkan dengan adanya pameran produk unggulan UP2K, KWT, Gapoktan dan UMKM serta sejumlah pelayanan administrasi dari Pemkab setempat.

Mengawali acara tersebut, Pj Sekkab Lambar Adi Utama secara simbolis menyerahkan alokasi dana tahun anggaran 2024 untuk Kecamatan Batubrak sekaligus Alokasi Dana Desa (DD) untuk 11 pekon 

Mengawali sambutan sebagai tokoh masyarakat Batubrak, Suryadi berharap agar usulan prioritas pada Musrenbang tingkat kecamatan itu dapat diutamakan dan diwujudkan sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Usulan ini tidak hanya disampaikan lewat kertas, jadi langsung saja kami sampaikan mana-mana yang menjadi prioritas. Baik itu fisik maupun non fisik, tolong supaya bisa di wujudkan tahun depan,” pintanya.

Disamping usulan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas kebijakan Pemkab Lambar yang pada di tahun 2023 lalu telah merealisasikan sejumlah pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana di Kecamatan Batubrak yang kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tahun lalu ada beberapa program pembangunan yang sudah di wujudkan dan Alhamdulillah sekarang sudah memberikan manfaat untuk masyarakat. Tentu Ini tidak lain berkat kebijakan pemerintahan daerah, yang harapan kedepan supaya bisa lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.

Menanggapi itu, Pj Sekkab Lambar Adi Utama menyatakan bahwa tahun anggaran 2024 ini total APBD Lampung Barat ialah sebesar Rp1.096 triliun lebih, namun itu terbebani oleh belanja pegawai yang sangat besar dan bertepatan dengan pelaksanaan pemilu yang juga menelan anggaran besar. Belum lagi, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan hutang program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Dengan besaran pengeluaran anggaran yang dibebankan pada APBD itu maka berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Lampung Barat tak terkecuali di Kecamatan Batubrak. Namun, ditengah keterbatasan anggaran itu kami tetap berupaya memenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakat di 11 Pekon Kecamatan Batubrak. Apa yang bisa diakomodir tahun ini tentu akan kami upayakan, dan kalaupun tidak memungkinkan maka kita upayakan di tahun anggaran 2025 mendatang,” pungkas Adi. (*)