Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ditunda

Reporter: Rinto Arius |

Editor: |

Kamis , 03 Jul 2025 - 18:00

Pakar telematika Roy Suryo dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Foto dok--

Radarlambarbacakoran.com – Proses hukum terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali mencuat setelah gelar perkara khusus yang direncanakan oleh Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri dikabarkan mengalami penundaan.

Gelar perkara ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang disampaikan melalui Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

TPUA sebelumnya telah mengajukan permohonan resmi kepada Kepala Biro Wassidik Bareskrim agar dilakukan gelar perkara khusus terhadap laporan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi.

Dalam permohonan tersebut TPUA menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Salah satu sorotan dalam permintaan itu adalah tidak diikutsertakannya pelapor dan terlapor dalam beberapa tahapan penyelidikan sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran prosedur yang dapat menurunkan validitas hasil penyelidikan.

Selain itu, beberapa ahli yang disebut dalam berkas aduan, termasuk pakar telematika dan pemerhati forensik digital, tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik.

TPUA juga menilai bahwa penghentian penyelidikan sebelumnya oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim cacat secara hukum.

gelar perkara dugaan ijazah palsu jokowi ditunda                            radarlambarbacakoran.com – proses hukum terkait dugaan ijazah palsu milik presiden ke-7 ri, joko widodo, kembali mencuat setelah gelar perkara khusus yang direncanakan oleh biro pengawasan penyidikan (wassidik) bareskrim polri dikabarkan mengalami penundaan. 
 
gelar perkara ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang disampaikan melalui tim pembela ulama dan aktivis (tpua).
 
tpua sebelumnya telah mengajukan permohonan resmi kepada kepala biro wassidik bareskrim agar dilakukan gelar perkara khusus terhadap laporan dugaan pemalsuan ijazah jokowi. 
 
dalam permohonan tersebut tpua menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum.
 
salah satu sorotan dalam permintaan itu adalah tidak diikutsertakannya pelapor dan terlapor dalam beberapa tahapan penyelidikan sebelumnya. hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran prosedur yang dapat menurunkan validitas hasil penyelidikan. 
 
selain itu, beberapa ahli yang disebut dalam berkas aduan, termasuk pakar telematika dan pemerhati forensik digital, tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik.
 
tpua juga menilai bahwa penghentian penyelidikan sebelumnya oleh direktorat tindak pidana umum (dittipidum) bareskrim cacat secara hukum. 
 
mereka menilai penyelidikan yang dilakukan tidak menyeluruh karena tidak melibatkan semua pihak yang relevan, termasuk para ahli yang menyusun analisis teknis atas dokumen ijazah yang dipermasalahkan.
 
sebagai respons atas kejanggalan-kejanggalan tersebu tpua mengirimkan surat tembusan ke berbagai lembaga tinggi negara termasuk presiden prabowo subianto, kapolri jenderal listyo sigit prabowo, pimpinan dpr ri, hingga kejaksaan agung. langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya pengawasan dan atensi lebih terhadap penanganan perkara yang dinilai penting bagi integritas pejabat publik.
 
di sisi lain, pihak kepolisian melalui bareskrim polri menyatakan bahwa penyelidikan sebelumnya telah dilakukan secara tuntas dan sesuai standar. mereka telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah sarjana kehutanan atas nama joko widodo, yang diterbitkan pada 5 november 1985 oleh fakultas kehutanan universitas gadjah mada (ugm).
 
uji tersebut meliputi analisis berbagai elemen autentikasi seperti bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, hingga cap dan tanda tangan pejabat kampus. hasil uji tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang dimaksud identik dengan ijazah milik rekan-rekan seangkatan jokowi, sehingga penyelidikan atas dugaan pemalsuan tidak dilanjutkan.
 
meskipun demikian, tekanan dari publik dan kelompok sipil seperti tpua masih terus bermunculan. mereka menilai belum semua aspek hukum dijalankan secara transparan dan menyeluruh, sehingga mendesak agar dilakukan gelar perkara lanjutan untuk menuntaskan persoalan ini.
 
dengan penundaan gelar perkara hingga pekan depan, isu keabsahan ijazah presiden ke-7 ri kembali menjadi perhatian publik dan menjadi bagian dari dinamika hukum-politik nasional yang sarat kepentingan dan perdebatan. (*/rinto)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 4 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan