PBB Lampung Barat Seret! ‘Alarm’ Camat dan Peratin

BALIKBUKIT - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 di Kabupaten Lampung Barat masih jauh dari harapan. Hingga kini, pencapaian baru menyentuh angka 4,21 persen dari total target sebesar Rp5,76 miliar, atau sekitar Rp243 juta yang telah masuk ke kas daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., pada Minggu (27/7/2025).

“Realisasi PBB hingga saat ini memang masih sangat rendah. Oleh karena itu, kami mendorong camat, peratin, dan lurah untuk segera mengoptimalkan penagihan di wilayah masing-masing,” tegas Daman.

Dipaparkannya, dari data yang dihimpun Bapenda, capaian realisasi PBB antar-kecamatan sangat beragam. Beberapa kecamatan menunjukkan kinerja cukup baik, namun sebagian besar masih tertinggal jauh. Berikut rincian persentase realisasi per kecamatan yaitu Kecamatan Kebuntebu 26,64%, Kecamatan Belalau 13,82%, Kecamatan Batuketulis 11,67%, Kecamatan Bandarnegeri Suoh 7,00%, Kecamatan Balikbukit 6,03%, Kecamatan Lumbokseminung 4,19% serta Kecamatan Waytenong 0,85%.

Selanjutnya, Kecamatan Sumberjaya 0,74%, Kecamatan Batubrak 0,66%, Kecamatan Sukau 0,46%, Kecamatan Airhitam 0,47%, Kecamatan Sekincau 0,40%, Kecamatan Gedungsurian 0,22%, Kecamatan Pagardewa 0,01% dan Kecamatan Suoh 0%.

"Kecamatan Suoh menjadi perhatian khusus karena hingga kini belum ada setoran sama sekali. Ini menjadi alarm bagi seluruh jajaran," kata Daman.

Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, lanjut Daman, Pemkab Lampung Barat telah menyediakan berbagai kanal pembayaran. Wajib pajak dapat membayar melalui Teller Bank Lampung, Agen L-Smart Bank Lampung, Gerai Indomaret & Alfamart, Tokopedia, serta Aplikasi LampungOnline.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan ini agar tidak menunggu mendekati jatuh tempo pada 30 September 2025 nanti,” ujarnya.

PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

“Semakin besar realisasi PBB, semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan melayani masyarakat,” tambah Daman.

Dengan waktu sekitar dua bulan tersisa hingga jatuh tempo, Bapenda Lampung Barat mengajak seluruh elemen pemerintahan di tingkat bawah mulai dari camat, lurah hingga peratin untuk bergerak bersama mengejar target PBB 100 persen.

“Kami butuh kolaborasi semua pihak. Ini bukan semata-mata soal angka, tapi soal tanggung jawab bersama untuk membangun daerah,” pungkas Daman. (lusiana)