Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan strategis kepada para kader partai dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota yang digelar di Bali, Kamis (31/7/2025). Salah satu pesan utamanya adalah agar seluruh kader mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Arahan tersebut menjadi penegasan sikap politik PDI Perjuangan dalam menghadapi dinamika pemerintahan nasional ke depan. Dukungan yang dimaksud diarahkan pada upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus pusat partai menyoroti kondisi fiskal nasional yang mengalami tekanan, dengan penurunan pemasukan negara dan defisit anggaran. Jatuh tempo sejumlah utang luar negeri juga menjadi perhatian tersendiri dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Merespons situasi tersebut, kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat dan memahami persoalan riil di lapangan. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menawarkan gagasan dan solusi konkret sebagai bentuk kontribusi aktif dalam menjaga arah pembangunan.

Megawati juga menekankan peran sentral partai politik dalam sistem demokrasi. Menurutnya, partai merupakan penopang utama pemerintahan, sehingga perlu tercipta hubungan yang saling menopang antar partai demi stabilitas politik nasional.

Dalam konteks itu, PDI Perjuangan menyerukan pentingnya soliditas antar partai politik sebagai fondasi untuk memperkuat fungsi kelembagaan negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sikap ini juga merujuk pada amanat konstitusi dan undang-undang pemilu yang menempatkan partai politik sebagai instrumen utama dalam pembangunan bangsa.

Arahan tersebut menjadi sinyal bahwa PDI Perjuangan, meskipun tidak berada di barisan utama pemerintahan, tetap mengambil posisi konstruktif dalam dinamika politik nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan politik jangka pendek. (*)