800 Titik MBG di Lampung, Ini Pandangan Wartawan Senior

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Pemerintah menargetkan pembangunan 800 titik layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan penanggulangan stunting secara nasional. Namun, hingga akhir Juli 2025, capaian realisasi program di daerah tersebut masih relatif rendah.

Dari total rencana 800 titik, baru sekitar 109 titik atau sekitar 17 persen yang telah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap konstruksi maupun proses verifikasi lahan dan kesiapan infrastruktur.

MBG merupakan program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjamin akses pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Di Lampung, program ini ditujukan untuk menjangkau dua juta penduduk sebagai sasaran prioritas.

Di sisi lain, implementasi MBG di Lampung turut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Berdasarkan skema anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), setiap porsi makan MBG mendapatkan alokasi sebesar Rp15.000. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10.000 digunakan untuk penyediaan bahan makanan utama, sedangkan Rp5.000 lainnya mencakup biaya operasional seperti tenaga kerja, listrik, transportasi, dan distribusi.

Mitra pelaksana atau pengelola layanan MBG diproyeksikan dapat memperoleh margin keuntungan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per porsi. Dengan kapasitas layanan mencapai 3.000 porsi per hari, potensi pendapatan kotor bisa mencapai Rp3 juta per hari atau sekitar Rp60 juta dalam satu bulan operasional.

Sejalan dengan itu, masyarakat yang berminat menjadi mitra atau penyedia titik layanan MBG diminta mempersiapkan lokasi sesuai pedoman teknis. BGN akan melakukan verifikasi lokasi secara menyeluruh sebelum menyetujui pembangunan fasilitas MBG di atas lahan milik mitra, baik lahan pribadi maupun sewa.

Koordinasi antara pemerintah daerah, BGN, serta calon mitra menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat penyediaan layanan MBG secara merata di Lampung. Selain bertujuan mengurangi kerentanan pangan, program ini juga diharapkan menjadi lokomotif baru dalam penguatan ketahanan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. (*/nopri)