Armada Samling Sudah Uzur, Pelayanan Pajak Kurang Nyaman

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Program Samsat Keliling (Samling) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah daerah sejatinya menjadi solusi jitu dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Antusiasme warga pun terbilang tinggi, khususnya di wilalah Lampung Barat, seperti Kecamatan Waytenong dan Sekincau.

Namun, di balik kemudahan itu, masih terselip sejumlah kendala di lapangan. Fasilitas yang digunakan untuk operasional Samling dinilai sudah tidak layak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi armada kendaraan yang digunakan sebagai unit layanan keliling.

Saat dikonfirmasi petugas Samling Irmawan menyebutkan kendaraan operasional berupa minibus Grand Max yang digunakan tim Samling terbilang sudah uzur. Usianya mencapai 15 tahun. 

Selain faktor usia, kapasitas mobil yang sempit dan rendah membuat kenyamanan petugas maupun wajib pajak terganggu saat proses pelayanan berlangsung.

Kendala teknis ini bahkan berdampak langsung pada sistem layanan yang disediakan. Mobil tersebut hanya mampu memfasilitasi dua tahapan proses pembayaran, yaitu pendaftaran dan penetapa .

Padahal, standar pelayanan ideal mencakup empat tahapan, yaitu pendaftaran, penetapan, percetakan, dan pembayaran. Karena keterbatasan ruang, meja-meja pelayanan pun digabung sehingga tidak efisien.

Kondisi ini membuat proses pembayaran menjadi kurang optimal dan menyulitkan, terutama saat antrean wajib pajak sedang tinggi. Selain itu, mobil Grand Max juga tidak dilengkapi dengan genset. Padahal, perangkat tersebut sangat dibutuhkan ketika terjadi pemadaman listrik di lokasi pelayanan.

Melihat pentingnya peran Samling dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD), harapan untuk adanya pembaruan armada pun mengemuka. 

Diketahui, sekitar 40 persen dari obyek pajak kendaraan bermotor masuk sebagai pendapatan daerah kabupaten. Artinya, kontribusi Samling dalam menggerakkan roda PAD tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dengan kontribusi sebesar itu, pengadaan kendaraan operasional baru dinilai bukan hal yang mustahil. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan unit yang lebih representatif, seperti kendaraan sekelas Elf, yang mampu menampung peralatan lengkap serta memberikan kenyamanan bagi petugas maupun masyarakat.

Peningkatan fasilitas Samling ini tak hanya akan memperlancar layanan, tetapi juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk patuh pajak. Pelayanan prima harus ditopang oleh sarana yang layak. Jangan sampai semangat warga untuk taat pajak justru terhambat karena minimnya fasilitas pendukung. (rinto/nopri)