Rakor Inflasi Nasional, Lampung Barat Masuk Daerah Terkendali

BALIK BUKIT – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat, Mad Hasnurin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (19/8). Kegiatan tersebut berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pesagi, Kantor Bupati setempat.

Dalam kesempatan itu, Wabup didampingi jajaran pejabat strategis daerah, mulai dari Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, perwakilan Kodim 0422/LB, Kejaksaan Negeri, Camat Balik Bukit, hingga pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, dari Command Center Kemendagri di Jakarta. Sejumlah kementerian/lembaga strategis turut hadir sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menekan angka inflasi.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, memaparkan kondisi terkini inflasi nasional. Ia menyebutkan bahwa hingga minggu kedua Agustus 2025, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mencatatkan penurunan. Dua provinsi lainnya terpantau stabil.

"Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan beras," ungkap Ateng.

Menurut dia, adapun provinsi yang mengalami kenaikan IPH meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, serta sejumlah provinsi di Papua dan Maluku. Sementara Lampung termasuk dalam deretan 22 provinsi yang berhasil menekan angka inflasi.

Menanggapi hal ini, Wabup Mad Hasnurin menyampaikan apresiasinya kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Barat yang dinilai telah bekerja maksimal menjaga stabilitas harga di tengah dinamika pasar.

“Saya sangat mengapresiasi seluruh pihak, khususnya TPID Lampung Barat yang telah bekerja keras menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ungkap Mad Hasnurin. 

Menurutnya, kestabilan harga kebutuhan pokok saat ini menjadi indikator penting atas keberhasilan langkah strategis pemerintah daerah. Selain menjaga daya beli masyarakat, hal ini juga menjadi pendorong utama dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi lokal.

“Ke depan, kita akan terus perkuat strategi pengendalian inflasi, mulai dari pengawasan distribusi hingga penguatan ketahanan pangan lokal. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia. (lusiana)