Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik Jadi Rp335 Triliun

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: |

Kamis , 21 Aug 2025 - 18:54

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Foto CNN Indonesia--

anggaran makan bergizi gratis naik jadi rp335 triliun                            radarlambar.bacakoran.co - pemerintah memastikan program makan bergizi gratis (mbg) akan menjadi salah satu prioritas utama dalam apbn tahun mendatang. kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana mengungkapkan, total anggaran yang disiapkan melonjak menjadi rp335 triliun, jauh di atas alokasi tahun 2025 yang hanya rp171 triliun.
menurut dadan, kenaikan ini bukan akibat biaya makanan per porsi yang membengkak, melainkan karena cakupan program diperluas hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat sepanjang setahun penuh. dengan kata lain, setiap hari mulai 1 januari 2026, pemerintah harus menyediakan porsi makan bergizi bagi puluhan juta anak dan remaja di seluruh indonesia.
program mbg awalnya hanya berupa proyek percontohan di 190 satuan pendidikan pelaksana gizi (sppg) dengan sekitar 300 ribu penerima manfaat. seiring waktu, jumlah itu meningkat pesat. hingga pertengahan 2025, tercatat 7 juta orang sudah terlayani.
pemerintah lalu mempercepat ekspansi dengan target ambisius: 82,9 juta penerima pada akhir 2025. namun capaian penuh baru akan berlangsung pada 2026, ketika mbg dijalankan kontinu selama 12 bulan.
meski angka rp335 triliun terkesan fantastis, standar biaya tetap sama, yakni rp10 ribu per porsi per hari. skema ini mencakup kebutuhan bahan baku, logistik, pengolahan, hingga distribusi. artinya, jika dikalkulasikan, pemerintah harus menyediakan sekitar 30 miliar porsi makanan dalam setahun.
dari sisi fiskal, anggaran mbg hampir setara dengan 25 persen apbn 2025 yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. dengan bobot sebesar ini, mbg jelas menjadi program raksasa yang akan menentukan arah belanja negara di bawah pemerintahan presiden prabowo subianto.
di balik anggaran jumbo, pemerintah menekankan tujuan utama mbg: mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak-anak, serta menyiapkan generasi emas 2045. data badan pusat statistik (bps) dan kementerian kesehatan menunjukkan prevalensi stunting indonesia masih di kisaran 21,5 persen pada 2023, jauh dari target who sebesar 14 persen.
dengan suplai makanan bergizi secara teratur, diharapkan tumbuh kembang anak-anak lebih optimal. program ini juga diharapkan meringankan beban keluarga miskin yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk anak-anak mereka.
namun, membesarnya cakupan penerima manfaat juga menghadirkan tantangan besar. bagaimana memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar di wilayah terpencil, perbatasan, hingga daerah rawan pangan? bagaimana menjamin kualitas menu tetap sesuai standar gizi dan tidak sekadar formalitas?
selain itu, transparansi penggunaan anggaran akan menjadi isu krusial. rp335 triliun bukan jumlah kecil. tanpa pengawasan yang kuat, risiko kebocoran dana atau penyalahgunaan anggaran sangat mungkin terjadi.
para pengamat mengingatkan bahwa desain implementasi akan sangat menentukan. jika penyediaan makanan hanya diserahkan kepada pihak tertentu tanpa pengawasan, kualitas gizi bisa terabaikan. sebaliknya, jika program benar-benar melibatkan komunitas lokal, sekolah, dan koperasi petani, maka mbg bisa sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
respons masyarakat pun beragam. banyak yang menyambut positif karena program ini dianggap dapat mengurangi kesenjangan gizi. namun, tidak sedikit pula yang skeptis, menilai dana raksasa seharusnya juga dipakai memperkuat layanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur pendidikan, atau mengatasi kemiskinan langsung.
bagi pemerintah, program mbg adalah investasi jangka panjang. namun bagi sebagian kalangan, rp335 triliun adalah beban fiskal baru yang perlu dipertanyakan efektivitasnya.
dengan skala yang sangat besar, mbg akan menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintahan prabowo. jika berhasil, program ini bisa menjadi warisan monumental yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia. namun bila gagal, publik akan menganggap anggaran raksasa hanya menjadi proyek politis yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
satu hal yang pasti: mulai 2026, setiap rupiah dari rp335 triliun itu akan dipantau ketat, bukan hanya oleh dpr dan lembaga audit, tetapi juga oleh masyarakat luas.(*/edi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 22 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan