Perputaran Stok Beras Disorot DPR, Pemerintah Diminta Segera Salurkan Beras Lama

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Permasalahan distribusi dan manajemen stok beras kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian Perum Bulog serta Badan Pangan Nasional di Kompleks Parlemen Kamis (21/8).

Salah satu isu utama yang mencuat adalah masih menumpuknya stok beras lama di gudang Bulog, sebagian bahkan sudah berusia lebih dari satu tahun.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan pentingnya manajemen perputaran stok yang lebih tertib dan efisien. Ia menyoroti adanya praktik yang tidak sesuai prinsip first in first out dalam pengeluaran beras dari gudang Bulog. Menurutnya masih adanya beras yang sudah disimpan lama menunjukkan adanya kelemahan dalam rotasi distribusi. Ia meminta agar beras yang sudah lama disimpan segera dikeluarkan untuk didistribusikan ke masyarakat.

Masalah ini dinilai krusial mengingat kualitas beras bisa menurun seiring waktu yang tentu dapat memengaruhi daya saing dan tingkat kepuasan masyarakat penerima. Selain itu, membiarkan stok lama terlalu lama tersimpan juga berisiko menimbulkan kerugian, baik secara kualitas pangan maupun secara ekonomi.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan stok beras. Ia menyatakan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada saat ini tengah digelontorkan secara bertahap melalui operasi pasar. Langkah ini diambil sebagai upaya menstabilkan harga beras yang sempat melonjak di berbagai daerah.

Amran juga mengungkapkan bahwa seluruh stok beras yang akan tersisa hingga akhir tahun merupakan beras baru, hasil produksi dalam negeri, dan tidak mengandalkan impor. Pemerintah menargetkan agar gudang Bulog tidak lagi menyimpan beras lama menjelang akhir tahun. Dengan begitu, kualitas stok tetap terjaga, sekaligus mendukung kesejahteraan petani dalam negeri.

Operasi pasar yang dilaksanakan oleh Bulog dan Bapanas saat ini telah mencapai volume sekitar 6.000 ton per hari. Dampaknya sudah mulai terlihat, dengan adanya tren penurunan harga beras di sejumlah provinsi. Bahkan, pemerintah mencatat bahwa operasi pasar tahun ini telah menyentuh angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hingga pertengahan Agustus, sebanyak 13 provinsi tercatat mengalami penurunan harga beras akibat masifnya distribusi beras melalui program SPHP. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini akan terus digencarkan hingga akhir tahun, sesuai dengan arahan Komisi IV DPR RI agar stok yang sudah menua segera disalurkan habis.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengupayakan percepatan penyaluran di lapangan agar program stabilisasi benar-benar efektif menjangkau masyarakat. Pemerintah berharap melalui langkah-langkah ini, ketersediaan pangan tetap terjaga, harga beras stabil, dan kualitas stok tetap optimal hingga akhir tahun.

Dengan semakin dekatnya akhir tahun dan potensi kenaikan permintaan menjelang masa libur panjang, langkah pengeluaran stok lama ini menjadi semakin penting. Jika berhasil, hal ini tidak hanya akan mencegah potensi kerugian dari beras kadaluwarsa, tapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan logistik pangan nasional. (*/rinto)