Koalisi Kawal MBG Desak Pemerintah Hentikan Program Usai Ribuan Kasus Keracunan

Reporter: Edi Prasetya |

Editor: Edi Prasetya |

Selasa , 23 Sep 2025 - 15:15

Ilustrasi. Program MBG. Foto-Net-Ilustrasi CNN Indonesia-

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian deras setelah jumlah kasus keracunan terus melonjak.

Koalisi Kawal MBG yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program tersebut untuk kemudian dilakukan evaluasi total.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tata kelola MBG sejauh ini buruk dan minim akuntabilitas. Evaluasi total dinilai penting agar program benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elite.

Nada serupa juga disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menilai kesalahan utama bukan pada penyedia makanan, melainkan pada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola. Menurut mereka, sistem dan mekanisme pengawasan MBG masih bermasalah sehingga diperlukan langkah evaluasi menyeluruh.

Data terbaru JPPI menunjukkan kasus keracunan akibat program MBG melonjak drastis. Per 14 September tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah menjadi 6.452 kasus pada 21 September, atau naik lebih dari seribu kasus hanya dalam sepekan.

Lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Jawa Barat 2.012 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

Koalisi menegaskan penghentian sementara program MBG sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuka ruang evaluasi yang melibatkan publik, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga kelompok sipil.(*)

koalisi kawal mbg desak pemerintah hentikan program usai ribuan kasus keracunan                            radarlambar.bacakoran.co – gelombang kritik terhadap program makan bergizi gratis (mbg) kian deras setelah jumlah kasus keracunan terus melonjak.
koalisi kawal mbg yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program tersebut untuk kemudian dilakukan evaluasi total.
peneliti indonesia corruption watch (icw) menilai tata kelola mbg sejauh ini buruk dan minim akuntabilitas. evaluasi total dinilai penting agar program benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elite.
nada serupa juga disampaikan jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi) yang menilai kesalahan utama bukan pada penyedia makanan, melainkan pada badan gizi nasional (bgn) selaku pengelola. menurut mereka, sistem dan mekanisme pengawasan mbg masih bermasalah sehingga diperlukan langkah evaluasi menyeluruh.
data terbaru jppi menunjukkan kasus keracunan akibat program mbg melonjak drastis. per 14 september tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah menjadi 6.452 kasus pada 21 september, atau naik lebih dari seribu kasus hanya dalam sepekan.
lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi meliputi jawa barat 2.012 kasus, daerah istimewa yogyakarta 1.047 kasus, jawa tengah 722 kasus, bengkulu 539 kasus, dan sulawesi tengah 446 kasus.
koalisi menegaskan penghentian sementara program mbg sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat sekaligus membuka ruang evaluasi yang melibatkan publik, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga kelompok sipil.(*)

Tag

Share