Menu Sosis Rp1.000 Jadi Kontroversi MBG di Lumajang, DPRD Blora Soroti Gizi Minimalis

Ilustrasi. Beredar surat dari SPPG Sleman, minta keracunan MBG dirahasiakan. Foto-Net--

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan setelah salah satu lauk yang diberikan berupa sosis kemasan. Sosis seharga Rp1.000 per buah yang biasa dijual di warung itu menuai protes dari wali siswa karena dinilai kurang sehat untuk anak-anak.

Susiati, salah satu wali murid, mengaku sering melarang anaknya membeli sosis kemasan. “Katanya makan bergizi, kok pakai sosis Rp1.000-an di toko,” keluhnya, Selasa (23/9/2025). Wali murid lain, Khusnul Khotimah, menambahkan, beberapa menu MBG kadang belum matang sempurna, sehingga anak-anak sering memilih untuk tidak memakannya.

Sementara itu, Yanti mengungkapkan bahwa siswa kadang membawa pulang menu MBG yang diterima dari sekolah, meski tidak semua lauk dimakan.

Menanggapi hal ini, Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta dapur MBG menyesuaikan menu dengan selera anak-anak. “Dapur juga harus mendengarkan anak, misalnya anak-anak itu enggak suka ini, enggak suka itu. Tapi secara umum, sudah bisa ditebak, ayam misalnya,” tegas Indah.

Di tempat lain, program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi sorotan DPRD setempat. Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dinas Pendidikan untuk rapat dengar pendapat, Kamis (18/9/2025).

Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam MBG. Menurutnya, Kodim dan Koramil yang seharusnya fokus pada tugas pertahanan justru ikut menangani makanan. Ia juga mempertanyakan pengawasan anggaran MBG yang besar namun tidak melibatkan Dinas Kesehatan.

“Ini kan duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita supaya pintar. Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan, pengawasan juga harus diperhatikan,” ucapnya. Dari pemantauan, sebagian besar menu MBG cenderung minimalis, bahkan ada yang basi hingga tidak dimakan anak.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, membenarkan keterlibatan aparat TNI dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa Babinsa memiliki peran dalam penguasaan wilayah dan monitoring, termasuk mendukung program pemerintah seperti MBG dan gerakan pangan murah. “Jadi tidak ada yang namanya Kodim hanya perang. Karena situasi tidak perang, kita melaksanakan tugas-tugas selain perang,” jelasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan