Atasi Kelangkaan, Skema Impor BBM B2B Jadi Opsi Darurat

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir mendorong pemerintah bergerak cepat. 

Melalui Pertamina Patra Niaga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerapkan mekanisme impor BBM dengan skema business to business (B2B). Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus meredam potensi krisis energi dalam jangka pendek.

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menilai keputusan pemerintah sebagai kebijakan tepat dan mendesak. Ia menjelaskan, konsumsi BBM nasional sepanjang 2024 mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. Dari jumlah itu, bensin saja menyumbang lebih dari 870 ribu barel per hari. Produksi domestik sejatinya hanya mampu memenuhi 30–35 persen dari total kebutuhan. Artinya, lebih dari separuh pasokan BBM di Tanah Air bergantung pada impor. Tanpa langkah darurat, ketersediaan stok dipastikan berada dalam kondisi kritis.

Menurut Anggawira, mekanisme B2B yang dipilih Pertamina justru membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan swasta. Sejumlah badan usaha, seperti Shell, BP, Vivo, Exxon, hingga AKR, diberi peluang untuk ikut ambil bagian dalam skema ini. Pertamina bahkan menggelar dua kali pertemuan bersama para pelaku usaha untuk membahas transparansi harga melalui mekanisme open book serta menugaskan surveyor independen guna menjamin mutu produk. Tak berhenti di situ, Pertamina juga melakukan pertemuan satu per satu dengan masing-masing badan usaha untuk menyesuaikan tambahan kuota sesuai kebutuhan, sehingga distribusi tidak dilakukan secara rata. Dengan pola ini, konsumen dinilai tetap memiliki banyak pilihan merek BBM, dan keadilan pasar tetap terjaga.

Meski dinilai efektif sebagai langkah darurat, Anggawira menekankan perlunya strategi lanjutan agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai solusi sementara. Ia menyebut sejumlah opsi yang bisa dijalankan, mulai dari penentuan kuota berbasis data historis dan kapasitas penyimpanan, audit independen oleh BPH Migas yang dipublikasikan secara rutin, hingga penerapan skema multi-vendor impor yang memungkinkan badan usaha memilih pemasok global dengan Pertamina sebagai agregator. Selain itu, insentif diversifikasi energi seperti perluasan biofuel, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, dan digitalisasi distribusi BBM secara nasional juga dinilai mendesak dilakukan.

Mengenai ketergantungan pada impor, Anggawira mengingatkan bahwa menguranginya bukan perkara instan. Tanpa tambahan kilang baru, impor bensin diperkirakan tetap berada di kisaran 350–450 ribu barel per hari hingga 2030. Namun, ada peluang besar melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek itu menargetkan kapasitas kilang bertambah menjadi 360 ribu barel per hari, dengan tambahan unit RFCC berkapasitas 90 ribu barel per hari yang dijadwalkan beroperasi penuh pada akhir 2025. Jika terealisasi sesuai jadwal, impor bensin dapat ditekan hingga 20 persen.

Di sisi lain, substitusi energi juga dianggap krusial. Pemanfaatan biofuel dengan campuran E20–E30 maupun B35–B40 diperkirakan mampu mengurangi impor sekitar 5–7 juta kiloliter per tahun. Percepatan elektrifikasi transportasi, misalnya melalui kendaraan listrik, diperkirakan bisa menghemat permintaan bensin hingga 10–15 ribu barel per hari.

Dari perspektif hulu, Anggawira menekankan pentingnya pemerintah mengejar target produksi minyak satu juta barel per hari serta gas 12 BSCFD pada 2030. Pencapaian ini hanya mungkin jika pemerintah berani memberi insentif eksplorasi, mendorong penerapan enhanced oil recovery, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Dengan demikian, meski skema impor B2B memberi napas tambahan dalam jangka pendek, kemandirian energi nasional tetap membutuhkan strategi jangka panjang dan terintegrasi.(*/edi)