Realisasi Retribusi Tembus Rp29 Miliar

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Penerimaan dari sektor retribusi di Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan September 2025, realisasi retribusi daerah telah menembus angka Rp29 miliar lebih, atau sekitar 69 persen dari total target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp42 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lambar, Drs. Daman Nasir, M.P., mengungkapkan capaian tersebut menjadi indikator bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi memiliki peluang besar untuk menembus bahkan melampaui target hingga akhir tahun.

“Perkembangan ini sangat menggembirakan. Hingga pertengahan September saja, realisasi sudah di angka Rp29 miliar,” ujar Daman.

Dipaparkannya, dari tiga jenis retribusi yang dikelola, sektor jasa umum menjadi penyumbang terbesar. Jenis retribusi ini meliputi layanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit, kebersihan, pasar tradisional, dan parkir tepi jalan.

“Total kontribusi dari jasa umum sudah mencapai lebih dari Rp28 miliar. Ini menunjukkan bahwa layanan publik memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD,” jelas Daman.

Sementara itu, retribusi dari jasa usaha yang ditargetkan sebesar Rp1,6 miliar, baru terealisasi sekitar Rp765 juta. Sektor ini mencakup penyewaan atau pemanfaatan aset milik pemda seperti pasar grosir, gedung, rumah potong hewan, hingga lokasi wisata.

Menariknya, retribusi perizinan tertentu seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) justru mencatat persentase tertinggi, yaitu 77,02 persen atau Rp154 juta dari target Rp200 juta. Meski dari sisi nominal paling kecil, namun dari segi capaian, sektor ini menunjukkan performa positif.

Meski capaian cukup baik, Daman menekankan masih ada tantangan, terutama dalam memaksimalkan potensi dari sektor jasa usaha. Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi untuk lebih aktif melakukan penagihan dan pelaporan potensi retribusi yang belum tergali.

“Kami dorong seluruh OPD untuk lebih proaktif. Penagihan yang optimal akan berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan,” tegasnya. (lusiana)