Shutdown Pemerintah AS, Perundingan Dagang Indonesia Tertunda

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Shutdown yang melumpuhkan pemerintahan Amerika Serikat (AS) sejak awal Oktober mulai menimbulkan efek ke negara mitra, termasuk Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan salah satu dampak langsung adalah tertundanya agenda perundingan dagang bilateral yang selama ini menjadi prioritas kedua negara.

Menurut Airlangga, pembahasan sejumlah isu perdagangan memang tidak bisa dilanjutkan karena berhentinya operasional pemerintahan AS. Namun, ia menekankan bahwa sebagian besar poin negosiasi sebenarnya sudah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, penundaan bersifat teknis dan tidak akan memengaruhi substansi kesepakatan yang sedang dirumuskan.

Di sisi lain, shutdown disebut tidak berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah maupun stabilitas pasar keuangan domestik. Airlangga menilai gejolak fiskal yang terjadi di Washington lebih berkaitan dengan urusan internal pemerintahan, sementara mekanisme pasar keuangan internasional tetap berjalan normal.

Shutdown AS tahun ini merupakan yang pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menegaskan kebijakan fiskal konservatif. Krisis terjadi setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan tepat pada penutupan tahun fiskal, 30 September lalu. Ketiadaan kesepakatan membuat pemerintah federal kehabisan dasar hukum untuk membiayai operasional, sehingga kantor-kantor pemerintahan terpaksa tutup dan gaji pegawai ditunda.

Perseteruan antara Partai Republik dan Partai Demokrat menjadi pemicu utama kebuntuan. Demokrat bersikeras memasukkan klausul perpanjangan subsidi layanan kesehatan dalam rancangan anggaran, sedangkan Republik menolak. 

Kebuntuan ini tidak hanya menambah ketidakpastian politik di AS, tetapi juga memberi sinyal berhentinya sejumlah aktivitas birokrasi yang menyangkut kerja sama internasional.

Bagi Indonesia, tantangan utamanya bukan pada pasar keuangan, melainkan kelanjutan perundingan dagang yang menyangkut akses pasar, tarif, serta investasi. Walau pemerintah optimistis substansi kesepakatan tak akan terpengaruh, tertundanya agenda diplomasi ekonomi menambah daftar risiko eksternal yang harus diantisipasi di tengah pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global.(*/edi)