Pemkab Lambar Adopsi Sistem MPP di Badung

BALIKBUKIT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Langkah nyata itu ditunjukkan dengan pelaksanaan kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (16/10/2025).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan, S.E., M.M., itu diikuti 78 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kasubbag, hingga staf teknis.

Pirwan menjelaskan, kegiatan kaji tiru ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Lampung Barat untuk mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah dengan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Melalui kaji tiru ini, kami ingin belajar secara langsung bagaimana sistem, manajemen, dan integrasi pelayanan di sana bisa diterapkan di Lampung Barat,” ujar Pirwan.

Menurutnya, MPP bukan sekadar tempat berkumpulnya berbagai jenis layanan, tetapi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

 “Kami ingin pelayanan di Lampung Barat tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberi rasa nyaman bagi masyarakat. Inilah semangat yang kami bawa dalam kaji tiru ini,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, memaparkan bagaimana proses pembentukan MPP di daerahnya dilakukan secara bertahap dan terencana.

Ia menjelaskan, keberhasilan MPP Badung tidak lepas dari tiga pilar utama, yakni komitmen, kerja sama, dan integrasi.

Komitmen kepala daerah menjadi pondasi utama yang mendorong seluruh instansi bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“MPP adalah bentuk nyata kolaborasi. Setiap instansi, baik pusat, daerah, BUMN, maupun swasta, harus bergerak dalam satu visi: mempermudah masyarakat. Mulai dari sistem antrean, pertukaran data, hingga manajemen pelayanan dilakukan secara terintegrasi,” jelasnya.

MPP Badung saat ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan telah meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian PANRB, berkat inovasi pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien.

Melalui kegiatan kaji tiru ini, Pemkab Lampung Barat berharap dapat menyerap pengalaman Kabupaten Badung dalam membangun sistem pelayanan publik berbasis digital dan integratif, yang nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Lampung Barat.

“Kami menargetkan Lampung Barat bisa memiliki MPP yang modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Pirwan.

Selain meningkatkan kualitas layanan, pengembangan MPP diharapkan juga menjadi katalis percepatan reformasi birokrasi daerah, memperkuat transparansi pengelolaan administrasi publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan.