Jalur BRT Bandung Raya Dimulai Januari 2026, Ratusan PKL Terancam Tergusur

RADARLAMBARBACAKORAN.CO— Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek pembangunan jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) sepanjang 21 kilometer di wilayah Bandung Raya akan dimulai pada Januari 2026. Proyek transportasi publik berskala besar ini akan melibatkan lima daerah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar menyebut proyek ini merupakan bagian dari Program BRT Nasional yang didanai oleh Bank Dunia. Pengerjaannya diperkirakan memakan waktu sekitar satu setengah tahun dan ditargetkan selesai pertengahan 2027. Jalur tersebut akan dilengkapi dengan 34 halte dan 579 bus listrik, sebagai upaya memperkuat sistem transportasi ramah lingkungan.

Dhani juga mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi potensi kemacetan selama masa konstruksi. Sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandung diprediksi akan terdampak karena sebagian ruasnya dialokasikan untuk jalur khusus BRT.

Penertiban PKL Jadi Sumber Penolakan

Namun, proyek ini menuai penolakan keras dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung. Pemerintah berencana menertibkan ratusan lapak PKL di sepanjang koridor BRT demi memperlancar pembangunan. Data awal menunjukkan ada sekitar 684 pedagang yang terdampak, dengan kompensasi Rp3,3 juta per orang selama tiga bulan.

Ketua APPKL Iwan Suherman menilai modernisasi transportasi tidak seharusnya mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil. Ia mengingatkan agar proyek pembangunan dilakukan dengan pendekatan humanis, bukan penyingkiran paksa. APPKL memperkirakan total PKL yang terdampak bisa mencapai ribuan di berbagai titik strategis.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap semua pihak dapat bekerja sama agar pembangunan jalur BRT ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bandung Raya.

Saran dari Pengamat Transportasi ITB

Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, menilai pemerintah harus berhati-hati dalam memilih jalur BRT agar tidak memperparah kemacetan. Ia menyarankan agar jalur utama BRT ditempatkan di ruas jalan yang memiliki setidaknya tiga lajur, seperti Jalan Lingkar Selatan yang dinilai paling ideal karena menghubungkan wilayah selatan dan utara Bandung.

Sony juga menekankan pentingnya sosialisasi rute dan jadwal pembangunan agar masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya. Ia menyarankan adanya keterlibatan aparat kepolisian untuk mengatur lalu lintas selama masa konstruksi.

Menurutnya, BRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi kemacetan, tetapi menjadi salah satu alternatif transportasi massal. Oleh karena itu, pembangunan BRT perlu dikombinasikan dengan penguatan layanan transportasi lain seperti Trans Metro Jabar, Trans Metro Pasundan, Damri, serta penataan ulang trayek angkot.

“BRT seharusnya dipandang sebagai bagian dari solusi mobilitas, bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kemacetan,” ujarnya.

Dengan dimulainya proyek ini, masyarakat Bandung Raya diharapkan bisa mendapatkan pilihan transportasi publik yang lebih cepat, aman, dan ramah lingkungan, meskipun tantangan sosial dan teknis masih perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.