Honorer Dompu Tuntut Masuk PPPK Paruh Waktu

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Ratusan honorer non-database BKN di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi besar di depan Kantor DPRD Dompu. Aksi yang dilakukan pada Senin (17/11) itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer setelah pemberlakuan skema PPPK Paruh Waktu.

Para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Honorer Dompu menilai keberadaan honorer non-database telah bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam pelayanan pemerintahan daerah. Mereka menuntut agar pemerintah mengakomodasi seluruh honorer non-database dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu, serta menolak adanya pemutusan hubungan kerja.

Massa juga meminta pemerintah daerah memperjuangkan tambahan kuota PPPK Paruh Waktu dan memastikan kasus perumahan honorer non-database seperti yang terjadi di Lombok Barat tidak terulang di Dompu. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk merevisi SE Menpan RB Nomor B/3832/M/SM.01.00/2025, agar honorer yang tidak memenuhi syarat administrasi, gagal CPNS, ataupun tidak ikut tes tetap dapat masuk dalam skema pengangkatan.

DPRD Dompu merespons aksi tersebut dengan menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi para honorer. Pihak legislatif meminta seluruh honorer menyiapkan data lengkap mengenai riwayat pengabdian sebagai dasar pengajuan ke pemerintah pusat. DPRD juga berencana menggelar rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan membawa aspirasi secara langsung ke Kemenpan RB dan BKN.

Selain itu, DPRD menegaskan bahwa pengangkatan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, seharusnya diberikan kepada mereka yang telah lama mengabdi, bukan kepada tenaga ilegal yang tidak memiliki riwayat kerja jelas. Para honorer juga didorong untuk membangun komunikasi lintas daerah agar gerakan bisa lebih kuat dan berpeluang besar mendapatkan perhatian pemerintah pusat.