Mukhlis Rasakan Kepedihan Akibat Konflik Harimau

“Saya merasakan kepedihan yang mendalam akibat masalah dari konflik ini, kita semua mengetahui bahwa masalah ini telah meresahkan seluruh warga Suoh,” MUKHLIS BASRI.

 

BALIKBUKIT - Anggota Komisi I DPR RI yang juga mantan bupati Lampung Barat dua periode Drs. Mukhlis Basri turun langsung ke Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) Kabupaten Lampung Barat, usai terjadinya insiden pengerusakan dan pembakaran kantor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Suoh.

Kunjungan yang disambut langsung oleh Kapolres AKBP Ryky Widya Muharam, S.I.K., pada Minggu 17 Maret 2024 tersebut, dihadiri tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintahan kecamatan dan pekon dari dua kecamatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mukhlis Basri menegaskan, upaya yang dilakukan tim gabungan dalam mengatasi harimau selama ini sudah maksimal. 

”Untuk mengatasi masalah konflik ini saya ingin menjelaskan bahwa upaya-upaya dari instansi terkait sudah maksimal. Dari jajaran Kodim dan Polres mereka sudah berupaya semaksimal mungkin dengan memasang jerat jerat ataupun usaha yang lain,” ungkapnya.

Ia meminta agar masyarakat Suoh dan BNS bisa bersabar dengan tidak meluapkan emosi dengan tindakan anarkis, ia juga meyakini bahwa masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tidak pernga melawan pemerintah maupun instansi lain.

”Permasalahan konflik saiwa liar dengan manusia yang ada di Suoh dan BNS merupakan masalah yang tak kunjung usai. Belum selesai masalah gajah kita sekarang menghadapi konflik dengan harimau yang sudah menerkam dua korban. Saya merasakan kepedihan yang mendalam akibat masalah dari konflik ini, kita semua mengetahui bahwa masalah ini telah meresahkan seluruh warga Suoh,” sambungnya.

Caleg yang kembali mencatatkan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 tersebut menyadari, saat ini banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik satwa liar dan manusia di Suoh dan BNS.

”Wilayah kebun kita saat ini memang berbatasan langsung dengan TNBBS atau tempat tinggal hewan buas. Masalah tak kunjung usai karena habitat mereka telah kita ganggu dengan membuka sebagian lahan yang harusnya tidak dijadikan lahan tempat warga,” kata dia.

Pada momen itu, dirinya juga membuka suara terkait kejadian pengrusakan kantor Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) TNBBS Resort Suoh.

Ia meminta agar pihak Polres Lampung Barat dalam menetapkan tersangka harus berdasarkan ketentuan undang-undang. 

”Dalam penetapan tersangka semua warga tidak perlu merasa resah karena itu semua adalah proses hukum yang memang harus dilaksanakan oleh Polres Lampung Barat. Karena yang kita ketahui masyarakat Suoh dan BNS merupakan masyarakat yang cinta damai dan tidak akan melawan pemerintah,” lanjutnya.