96 KPM di Waysuluh Kembali Terima CPP

KRUI SELATAN – Sebanyak 96 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) kembali menerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode April 2024 yang disalurkan secara bertahap di Balai Pekon setempat, Sabtu 11 Mei 2024.

Peratin Way Suluh, Alkhodri, mengatakan, penyaluran bantuan pangan berupa beras CPP dari Pemerintah untuk di Pekon Way Suluh itu merupakan yang ke empat kalinya di tahun 2024. Artinya, yang disalurkan itu untuk periode April 2024. Karena itu, dengan telah disalurkannya kembali beras CPP itu diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat dalam hal ini KPM yang mendapat beras CPP.

“Karena penyaluran bantuan beras CPP ini dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Pusat melalui Pemkab Pesbar yang disalurkan ke masing-masig Pekon, salah satunya yang ada di Pekon Way Suluh ini,” katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya berharap bagi KPM yang mendapat bantuan beras CPP itu dapat segera mengambil langsung ke balai Pekon. Mengingat beras CPP untuk periode April 2024 itu sudah tersedia di balai Pekon setempat. Mudah-mudahan kedepan untuk periode berikutnya bisa kembali direalisasikan.

“Kita berharap untuk tahap berikutnya juga bisa kembali direalisasikan penyalurannya dari Pemerintah Pusat, karena jika tidak ada perubahan untuk penyaluran beras CPP itu hingga Juni 2024 mendatang,” jelasnya.

Masih kata dia, mudah-mudahan tidak ada perubahan kembali, sehingga KPM di Pekon Way Suluh ini bisa kembali menerima bantuan beras CPP tersebut. Karena dengan adanya bantuan beras CPP tersebut jelas sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang memang berhak menerima. Terlebih penerima bantuan beras CPP di Pekon Way Suluh ini juga sesuai dengan data dari Pemerintah Pusat melalui Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Untuk itu bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan beras CPP agar dapat memakluminya, karena itu merupakan data dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. *