Soal Dugaan Oknum ASN Disdikbud Terlibat Politik Praktis, Nukman Minta Inspektorat Lakukan Pemeriksaan

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Kamis , 08 Aug 2024 - 19:32

Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M--

soal dugaan oknum asn disdikbud terlibat politik praktis, nukman minta inspektorat lakukan pemeriksaan                            balikbukit - menyikapi adanya oknum aparatur sipil negara (asn) di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten lampung barat berinisial id yang videonya viral baru baru ini, diduga terlibat politik praktis mendukung salah satu bakal calon gubernur (bacagup) rdm dan menyuarakan dukungan terhadap rdm bersama tim relawan lainnya.
penjabat (pj) bupati drs. nukman, m.m., meminta inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum asn tersebut. 
“saya minta inspektorat segera melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum asn dilingkungan disdik yang diduga terlibat politik praktis tersebut. karena sesuai dengan aturan bahwa asn dilarang terlibat politik,” tegas nukman, kamis 8 agustus 2024.
apabila dari hasil pemeriksaan nanti, lanjut nukman, yang bersangkutan terbukti melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. 
baca juga:muhammad irfan fadilla mabsus resmi nahkodai hipmi lampung barat 
“saya sudah mewanti wanti agar asn di lampung barat bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis apalagi ini menjelang pilkada, karena di dalam aturan asn sudah jelas dilarang terlibat dalam politik,” ujar dia. 
dikatakannya, pemkab lampung barat telah mengeluarkan surat edaran bupati lampung barat nomor 800/760/iv.04/2022 tentang netralitas asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serta keputusan bupati lampung barat nomor b/206/kpts/iv.04/2023 tentang pengawasan internal netralitas pegawai aparatur sipil negara pada pemilihan umum dan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2024. 
untuk itu, ia berharap setiap asn patuh dan konsekuen mematuhi surat edaran bupati. 
"sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh asn, untuk wajib senantiasa menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan," pungkas dia.
baca juga:wah! 130 unit randis pemkab lampung barat menunggak pajak
seraya menambahkan, ketidaknetralan asn tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. 
karena apabila asn tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah asn tersebut menjadi tidak profesional dan mengganggu stabilitas pemerintahan. 
dikonfirmasi secara terpisah, inspektur sudarto mengatakan, terkait kasus dugaan adanya oknum asn di disdikbud lampung barat yang terlibat politik praktis, yang bersangkutan telah dipanggil oleh atasan nya (kadisdikbud) dan telah diberikan pembinaan serta membuat surat pernyataan.
“terkait disiplin pegawai, sesuai dengan tahapan yaitu yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil oleh atasan (pimpinan) dimana tempat dia bekerja dan diberikan pembinaan. dan jika yang bersangkutan tidak bisa dibina lagi maka atasannya bisa melaporkan ke inspektorat,” ungkap sudarto.
baca juga:dprkp usulkan pembangunan saluran air bersih di pulau pisang
sekadar diketahui, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten lampung barat, telah melakukan pemanggilan terhadap oknum pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan disdikbud, berinisial id yang videonya viral baru baru ini, diduga terlibat politik praktis mendukung salah satu bakal calon gubernur (bacagup) rdm dan menyuarakan dukungan terhadap rdm bersama tim relawan lainnya.
“dia (id) sudah kita panggil dan dimintai keterangan terkait video yang viral tersebut, dan yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dirinya ada di dalam video itu,” ungkap kepala disdikbud bulki, s.pd., m.m., rabu 7 agustus 2024.
menyikapi hal tersebut, kata bulki, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. 
“kita sudah memberikan teguran dan pembinaan kepada yang bersangkutan dan dia sudah membuat surat pernyataan bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan perilaku sebagai pns dan tidak akan mengulangi perbuatannya. karena memang sesuai dengan aturan, pns dilarang untuk terlibat politik praktis,” tegas bulki. 
baca juga:cegah kejahatan jalanan, sat lantas polres pesbar patroli blue ligt
ia juga menghimbau kepada seluruh pegawai dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan agar tidak terlibat politik praktis, apalagi sebentar lagi akan digelar pemilihan kepala daerah.  
untuk diketahui, sebuah video viral baru-baru ini, dimana tampak salah seorang asn dilingkungan disdikbud lambar, berinisial id berdiri di antara relawan salah satu bakal bacagup rdm dan menyuarakan dukungan terhadap rdm. 
tampak yang bersangkutan mengenakan topi dan baju yang bertuliskan rmd dan dirinya ikut mengepalkan tangan seraya bersorak menyampaikan dukungan.
padahal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil bahwa pns dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah. 
baca juga:target awal 2025 uml pesisir barat beroperasi
untuk menjamin terjaganya netralitas asn, pemerintah pusat juga telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 
keputusan bersama itu ditandatangani yaitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara (bkn), ketua komisi aparatur sipil negara (kasn), serta badan pengawas pemilihan (bawaslu). (lusiana)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 9 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan