Kementerian ESDM Siapkan Proyek Pengganti LPG, Dengan Harganya Bisa Lebih Murah!

Bacakoran.radarlambar.ci - Pemerintah melalui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekarang sedang mendorong pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) sebagai menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dikatakan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, prihal jargas tersebut telah dilakukan analisis terkait harga jual gas jargas dengan harga jual LPG tabung untuk non subsidi.

Dan ternyata, harga jual gas dari jargas dapat lebih murah daripada harga jual LPG tabung non subsidi tersebut. 

"Kita sudah analisa jika dibandingkan dengan harga gas saat ini, harga gas jargas ke masyarakat itu lebih mahal dari pada LPG 3 kg yang di subsidi. Tapi sebetulnya lebih murah daripada LPG non subsidi," jelas 23 Agustus 2024. 

Disebutkannya dengan harga gas di hulu US$ 4,72 per MMBTU, harga gas untuk jargas memang masih lebih mahal jika dibandingkan harga jual LPG bersubsidi per kg-nya.

"Kalau dengan harga US$ 4,72 (per MMBTU) saat ini, harganya masih di atas harga per kg LPG subsidi," katanya.

Terkait itu, Dadan sedang mengkaji bagaimana skema agar harga gas untuk jargas bapat lebih kompetitif bagi masyarakat pengguna. khususnya konsumen LPG bersubsidi.

"Kami tengah ngitung besaran mana subsidinya. Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, jadi penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun," sebutnya.

Namun kata Dadan, untuk bisa memperluas jargas di Indonesia, tentu diawali pembangunan infrastrukturnya.

Diketahui, sebelumnya saat Kementerian ESDM di pimpin Arifin Tasrif pernah menyinggung jika pemerintah sedang berupaya menggenjot penggunaan jargas di rumah tangga. Salah satunya dengan pemberian subsidi.

Menurut Arifin, pemerintah sedang mengkaji pemberian subsidi di sektor hulu untuk penggunaan jargas rumah tangga, jadi tidak mengganggu daya beli masyarakat.

"Kami sedang mengkaji opsi agar pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gasnya dengan mengolah kebijakan bagaimana harga gas bumi itu bisa murah. Sehingga masyarakat penerima jargas di rumah daya belinya tidak terganggu," kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jakarta awal Agustus.

Pada kesempatan itu Arifin berharap kebijakan tersebut mampu menekan angka subsidi impor gas LPG. Khususnya yang selama ini membebani keuangan negara dan menguras devisa.

"Nanti jika pakai jargas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga lebih terjangkau," tandasnya.