Kekurangan RKB, SDN 3 Way Petai Butuh Perhatian
SUMBERJAYA - SD Negeri 3 Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), menjadi salah satu satuan pendidikan di wilayah tersebut, yang membutuhkan perhatian dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lambar, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan sekolah tersebut dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Pantauan wartawan media ini Rabu 11 September, peserta didik tengah melaksanakan KBM dan untuk kelas V, sedang mengikuti simulasi Analisis Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Namun, dalam simulasi ANBK tersebut, karena keterbatasan perangkat sehingga dilakukan sistem pergantian dan mirisnya lagi dalam simulasi itu anak-anak ditempatkan di ruang kantor guru dan lebih memperhatinkan ternyata kantor yang dimanfaatkan tersebut adalah gedung perpustakaan yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan dengan banyak kerusakan karena struktur bangunan merupakan gedung yang dibangun tahun 1990.
Kepala SDN 3 Way Petai Jati Rahayu, S.Pd., saat dikonfirmasi menyampaikan, salah satu kendala yang terjadi di sekolah tersebut yakni kekurangan gedung di mana beberapa gedung sudah tidak layak pakai. Namun karena kebutuhan tetap dimanfaatkan.
"Karena keterbatasan gedung yang masih layak pakai jumlah siswa didik setiap rombongan belajar seperti untuk kelas IV melebihi standar kapasitas yang ditentukan pemerintah dan juga untuk kantor kami memanfaatkan gedung perpustakaan yang sejak dibangun tahun 1990 sampai sekarang belum pernah tersentuh renovasi," katanya.
Pada kesempatan itu Jati Rahayu mengharapkan perhatian pembangunan dari Disdikbud Lambar, untuk renovasi gedung perpustakaan serta pembangunan gedung RKB. Sehingga proses KBM untuk 149 siswa didik dari kelas 1 hingga kelas 6 semakin maksimal begitu juga dewan guru yang memiliki kantor layak ditempati.
"Meskipun secara umum semua satuan pendidikan memiliki anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), itu tidak mampu dianggarkan mengingat tingkat kerusakan gedung yang ada sangat parah serta masih banyaknya guru berstatus honorer atau hanya 5 orang yang sudah PNS," katanya. (rinto/nopri)