Radarlambar.Bacakoran.co - Hari ini, Yasonna Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus Harun Masiku. Dilaporkan, kehadiran Yasonna dalam penyidikan itu terkait dengan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR didasarkan pada surat perintah penyidikan yang baru diterbitkan. Penetapan itu dilakukan bersama Saiful Bahri, dan itu adalah bagian dari penyidikan yang sedang berjalan.
Kasus Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik setelah adanya perubahan dalam kepemimpinan KPK. Sejak kepemimpinan baru terbentuk, KPK telah melakukan sejumlah tindakan signifikan. Salah satunya, pada 6 Desember 2024, KPK merilis foto terbaru Harun Masiku, yang menampilkan wajahnya dari berbagai sudut beserta nomor identitas dan ciri-ciri khususnya.
Tessa Mahardhika menambahkan bahwa ini adalah pembaruan dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sebelumnya diterbitkan pada awal 2020.
Harun Masiku menjadi salah satu ujian besar bagi KPK saat ini. Banyak pihak berharap bahwa dengan kepemimpinan baru di bawah Setyo Budiyanto dan rekan-rekan lainnya, kinerja KPK dapat lebih optimal dan efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, ia berharap KPK mampu menangkap Harun Masiku dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan. KPK harus bekerja lebih maksimal, tidak hanya untuk menangkap Harun Masiku, tapi juga meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus lainnya.
Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku. Gugatan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah gugatan pertama dilayangkan pada Januari 2024. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan rasa frustrasinya atas lambatnya proses penangkapan Harun Masiku. Kasus ini sudah berjalan terlalu lama tanpa hasil yang jelas, dan KPK seolah-olah terjebak dalam drama yang tidak berujung.
MAKI mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus ini, yang telah menimbulkan ketidakpastian selama bertahun-tahun. Pertanyaan besar pun muncul: apa yang seharusnya dilakukan KPK agar bisa menangkap Harun Masiku dan mengakhiri kisah panjang ini?
Perkembangan terbaru juga datang dari Makassar, di mana polisi menangani kasus pemalsuan uang yang melibatkan kampus UIN Alauddin Makassar. Sindikat uang palsu ini pertama kali terungkap pada Senin 16 Desember 2024, setelah polisi menemukan mesin pencetak uang palsu di dalam gedung perpustakaan kampus tersebut. Penyelidikan berlanjut dengan penangkapan salah satu tersangka yang diduga mengedarkan uang palsu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Bagaimana kelanjutan penyidikan kasus ini dan siapa saja yang terlibat dalam sindikat tersebut? Ikuti terus laporan detikSore yang akan mengulas lebih dalam.
Selain itu, isu yang sedang hangat mengenai saham yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perjudian. Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi saham untuk mencegah praktik curang. Firman Marihot, Chief Digital Officer InvestasiKu, akan turut hadir untuk menjelaskan perbedaan antara perdagangan saham dan perjudian dalam sesi diskusi.
Jangan lewatkan pembahasan lengkapnya dalam siaran langsung detikSore, setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 15.30 hingga 18.00 WIB.(*)