Radarlambar.Bacakoran.co - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memenjarakan para koruptor di pulau terpencil. Menurut Muzani, setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal.
Muzani di gedung MPR/DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Maret 2025, kemarin mengatakan,, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal.
Rencana ini sebelumnya diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan tekadnya untuk mengambil langkah tegas terhadap para koruptor.
Prabowo dalam acara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta, Kamis 13 Maret 2025 kemarin mengegaskan dirinya akan mengusir para koruptor itu dari Indonesia. Jika perlu, dirinya mengaku akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun penjara di daerah terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan, Prabowo akan mencarikan pulaunya supaya yang kabur bisa berhadapan dengan hiu.
Presiden Prabowo menyoroti dampak buruk korupsi yang sangat merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti guru, tenaga kesehatan, dan petani. Menurutnya, korupsi menghambat alokasi dana untuk kesejahteraan publik dan memperlambat pembangunan nasional.
Ditambahkannya, dirinya bertekad untuk berusaha sekuat tenaga, dengan segala sumber daya yang di miliki, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan kekayaan yang dimiliki, jika pemerintahannya mampu mengurangi kebocoran dan korupsi, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat.
Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam perjuangan memerangi korupsi di Indonesia. Ia menyatakan kesiapan untuk menghadapi segala tantangan demi membangun pemerintahan yang bersih.
Bahkan dengan tegas Praowo mengatakan, Mereka harus mengerti bahwa dirinya siap mati demi bangsa dan negara ini. Selain itu, Presiden Indonesia ke-8 itu juga mengaku tidak takut pada mafia mana pun.
Sikap keras Prabowo terhadap korupsi bukan hal baru. Pada Desember 2024, ia pernah menyerukan kepada lembaga peradilan untuk memberikan hukuman berat bagi para koruptor, terutama mereka yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Indonesia sendiri telah menyaksikan berbagai kasus korupsi besar dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah vonis terhadap pengusaha terkenal Harvey Moeis, yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 13 juta dolar AS atas keterlibatannya dalam kasus korupsi pertambangan timah.
Baru-baru ini, beberapa eksekutif senior dari anak perusahaan PT Pertamina ditangkap terkait skandal korupsi minyak mentah senilai 12 miliar dolar AS. Langkah Prabowo yang mengusulkan pembangunan penjara di pulau terpencil diharapkan mampu memberikan efek jera dan membawa perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)