SUKAU - Dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir terhadap usulan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Pemangku Talang Tengah, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Sebagai bentuk antusiasme serta kesadaran akan pentingnya akses pendidikan untuk semua kalangan, masyarakat bahkan siap menghibahkan lahan akan digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi yang diusulkan.
Peratin Tanjung Raya, Johan Safri, menyampaikan bahwa dukungan itu muncul dari keinginan warga agar anak-anak di wilayah mereka memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi maupun jarak tempuh. Ia menuturkan bahwa masyarakat memandang program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan di daerah.
“Masyarakat tidak hanya mendukung dengan kata-kata, tapi langsung menyatakan siap menghibahkan tanah untuk akses jalan. Ini bentuk nyata kepedulian dan semangat gotong royong demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hibah tersebut menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya diterima oleh pemerintah desa, melainkan sudah menjadi harapan bersama seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya dari masyarakat, dukungan juga datang dari pemerintah kabupaten. Menurut Johan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui koordinasi dengan perangkat daerah menyatakan komitmen untuk membangun akses jalan menuju lokasi sekolah. Hal itu sekaligus melengkapi persyaratan teknis yang dibutuhkan dalam pengajuan program ke pemerintah pusat.
“Komitmen dari pemkab sangat jelas. Mereka siap membangun jalan menuju lokasi. Jadi secara kesiapan, kami di pekon dan masyarakat sudah tidak ragu lagi,” kata Johan.
Menurutnya, masyarakat, pemerintah pekon, kecamatan, dan kabupaten kini menaruh harapan besar agar Lampung Barat menjadi salah satu dari 200 titik lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Disisi lain, Camat Sukau, Juremiyudi, turut memperkuat dukungan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kecamatan akan mengawal setiap tahapan usulan, termasuk proses administratif, komunikasi lintas sektor, serta kesiapan wilayah. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan, mengingat kebutuhan masyarakat akan pendidikan gratis dan berkualitas sangat tinggi.
“Kami siap mendukung penuh. Sekolah ini sangat ditunggu masyarakat karena akan membuka akses pendidikan lebih luas, terutama bagi keluarga kurang mampu di daerah terpencil,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebelumnya telah mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Talang Tengah kepada Kementerian Sosial RI. Lokasi tersebut dinilai paling memenuhi kriteria, salah satunya karena merupakan aset milik Pemkab dengan luas lebih dari lima hektar. Kriteria tersebut sesuai dengan syarat utama dari pemerintah pusat, yakni ketersediaan lahan minimal lima hingga sepuluh hektare.
Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lambar, Sugeng Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat serius mengawal usulan ini. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini hadir untuk menjawab kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tetap bisa sekolah. Pendidikan adalah cara paling efektif untuk memperkuat kualitas hidup dan ekonomi masyarakat ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Barat, Jaimin, mengatakan bahwa proposal resmi telah disampaikan ke pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa Talang Tengah diprioritaskan karena memenuhi seluruh persyaratan, termasuk legalitas dan kesiapan masyarakat sekitar.
“Ada alternatif lain, tapi dari sisi luas lahan tidak mencukupi. Maka Talang Tengah menjadi pilihan utama,” ungkap Jaimin.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Jika Lampung Barat lolos seleksi, maka pembangunan dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025. Setelah itu, pejabat pengelola akan diundang ke Istana Negara untuk penandatanganan dokumen resmi program.