BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat telah resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar lebih untuk pembayaran gaji ke-13, yang dijadwalkan akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Kucuran anggaran ini menjadi salah satu bentuk komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara di wilayahnya.
Gaji ke-13 yang diberikan setiap tahun ini tidak hanya menjadi penyemangat para ASN, tetapi juga menjadi bantuan konkret menjelang tahun ajaran baru sekolah. Mengingat sebagian besar ASN memiliki anak usia sekolah, dana tambahan ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pendidikan, seperti pembelian seragam, buku, dan kebutuhan perlengkapan lainnya.
“Jadi pemerintah daerah telah menganggarkan gaji ke-13 dan biasanya gaji ke-13 ini akan dibayarkan di bulan Juni,” kata Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumadi, S.I.P, M.M., Kamis (1/5/2025).
Dijelaskannya, gaji ke-13 terdiri dari berbagai komponen penting, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menambahkan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Artinya, daerah seperti Lampung Barat yang mampu secara anggaran, berhak memberikan tambahan tersebut kepada ASN yang memenuhi kriteria.
Menurut dia, kepedulian Pemkab Lampung Barat terhadap kesejahteraan ASN tidak hanya sebatas pada gaji ke-13. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menganggarkan dan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR), yang dikenal sebagai gaji ke-14, serta membayarkan TPP secara rutin. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan ASN adalah prioritas penting bagi roda pemerintahan di kabupaten tersebut.
Dengan adanya gaji ke 13 dan 14 ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para ASN, agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, pelayanan yang optimal dari aparatur negara akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat secara luas. *