BALIKBUKIT - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan sejumlah catatan tajam dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Rabu (18/6/2025), Juru Bicara Fraksi PDIP, AF Yogi Amijaya, S.H., M.H, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Meski realisasi belanja tahun 2024 mencapai 94,52 persen dari total anggaran Rp1,3 triliun, fraksi berlambang banteng itu menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Fraksi PDIP secara tegas meminta Bupati Lampung Barat segera melakukan penyegaran dan evaluasi terhadap pejabat eselon. Menurut mereka, rotasi penting dilakukan demi memperkuat konsolidasi birokrasi dan mempercepat realisasi program-program pembangunan.
“Penyegaran adalah bagian dari strategi untuk akselerasi capaian kerja pemerintah. Jangan sampai terjadi stagnasi hanya karena zona nyaman,” ujar Yogi.
Fraksi PDIP juga menyoroti banyaknya kasus korsleting listrik yang memicu kebakaran. Kondisi ini diperburuk oleh keberadaan kabel-kabel liar yang menggantung di pohon atau menempel sembarangan di rumah warga. “Contohnya di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa ini bukan hal sepele. Ini persoalan keselamatan warga,” kata Yogi dengan nada serius. Ia mendesak pihak terkait membangun jaringan listrik yang sesuai standar nasional agar tidak ada lagi kejadian tragis akibat instalasi ilegal.
Masih terkait keselamatan, PDIP juga mendorong agar penerangan jalan umum ditambah di sejumlah titik rawan. Menurut laporan warga yang dihimpun fraksi, beberapa ruas jalan gelap kerap menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas, terutama saat malam hari. “Kami minta Dinas Perhubungan dan instansi terkait segera memetakan lokasi-lokasi prioritas untuk pemasangan lampu jalan,” ucap Yogi.
Fraksi PDIP juga menyoroti teknis pembagian seragam sekolah gratis untuk peserta didik baru. Fraksi ini menekankan pentingnya penyaluran dilakukan di awal tahun ajaran baru, agar manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh keluarga siswa.
“Kalau pembagiannya molor, orang tua tetap harus beli seragam dulu. Itu jadi beban ganda. Ini soal kepastian pelaksanaan,” tegasnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDIP juga meminta agar proyek-proyek infrastruktur direncanakan dan dilaksanakan secara matang, bukan sekadar mengejar serapan anggaran. “Pembangunan yang asal jadi hanya menambah daftar pekerjaan. Kita ingin kualitas, bukan sekadar kuantitas,” tutup Yogi. (lusiana)