BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar kecamatan dengan menerapkan strategi pembangunan yang terstruktur, berbasis data, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara menyeluruh.
“Setiap kecamatan memiliki karakteristik, potensi, dan tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan lokal,” tegas Parosil.
Dijelaskannya, strategi utama yang dijalankan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan antar kecamatan meliputi Melakukan analisis karakteristik wilayah untuk mengetahui potensi dan keterbatasan setiap kecamatan.
Lalu, mengidentifikasi potensi daerah di setiap kecamatan untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan rencana spasial yang terintegrasi dan berbasis pada karakteristik wilayah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
Serta membangun infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan yang berbasis data sesuai dengan analisis di atas untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar distribusi barang dan jasa.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga melakukan upaya pemerataan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur hingga pelosok pekon.
Dalam mendukung strategi tersebut, Pemkab Lampung Barat juga telah menyusun pemetaan wilayah prioritas pembangunan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program.
“Kami fokus pada pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ini penting untuk memastikan seluruh warga bisa mengakses layanan dasar dengan mudah,” jelas Parosil.
Pemerintah Daerah juga terus memperkuat sinergi pendanaan dengan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dukungan dari program-program pemerintah pusat dan berbagai sumber pendanaan lainnya.
“Infrastruktur adalah kunci pemerataan dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan konektivitas yang kuat, pelayanan publik yang merata, dan ekonomi lokal yang berkembang, kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan akan semakin meningkat,” pungkas dia.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, tetapi juga membangun fondasi bagi Lampung Barat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah optimistis, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, pembangunan akan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (lusiana)