Radarlambar.bacakoran.co - Mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, diketahui bergabung dengan tentara bayaran Rusia setelah mengalami tekanan finansial berat akibat utang di pinjaman online (pinjol) dan perbankan nasional. Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi mengungkapkan bahwa total utang Satria mencapai sekitar Rp750 juta yang berasal dari pinjaman di bank BRI, BNI, dan layanan pinjol.
Endi menjelaskan, gaya hidup konsumtif menjadi pemicu utama kondisi keuangan Satria yang memburuk. Upaya keluar dari krisis dilakukan melalui perjudian daring. Namun alih-alih membantu, praktik ini justru memperburuk keadaan dan semakin menjerumuskan mantan prajurit berpangkat Sersan Dua (Serda) itu.
Kondisi ekonomi yang terus memburuk membuat Satria memilih jalur ekstrem: bergabung dengan kelompok tentara bayaran di Rusia. Satria dilaporkan sudah tidak aktif bertugas sejak tahun 2022 dan akhirnya resmi diberhentikan dari dinas militer pada 2023. Beberapa waktu kemudian, pihak Korps Marinir menerima informasi bahwa Satria telah berada di medan konflik sebagai bagian dari militer bayaran Rusia.
Terkait status kewarganegaraan Satria, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan institusinya tidak akan ikut campur dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Satria telah kehilangan status Warga Negara Indonesia secara otomatis. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 23 huruf d dan e yang menyatakan bahwa setiap WNI yang bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing akan kehilangan kewarganegaraannya.
Kementerian menegaskan bahwa keinginan Satria untuk kembali menjadi WNI harus melalui proses hukum yang sesuai dan tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja. Proses tersebut melibatkan evaluasi administratif, pertimbangan politik luar negeri, serta penyelidikan terhadap latar belakang dan keterlibatan Satria selama berada di luar negeri.
Kasus Satria menjadi catatan penting bagi institusi militer dan pemerintah dalam menangani isu kesejahteraan prajurit serta dampak sosial dari praktik pinjaman daring dan perjudian digital yang kian marak menjerat aparat negara.(*/edi)