BALIKBUKIT - Hingga akhir Agustus 2024, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Barat baru 21,04 persen atau Rp1 miliar lebih.
Dengan baru terealisasinya PBB-P2 sebesar Rp1 miliar lebih dari target Rp5 miliar lebih, itu artinya masih terdapat kekurangan sekitar Rp4 miliar lebih. Sementara jatuh tempo pembayaran tinggal satu bulan lagi yaitu tertanggal 30 September.
“Hingga akhir Agustus realisasi PBB-P2 baru Rp1 miliar atau 28,38 persen. Jadi belum mencapai 50 persen,” ungkap Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ir. Okmal, M.Si, Minggu 1 September 2024.
Terkait jatuh tempo pembayaran PBB tinggal satu bulan lagi. Okmal menghimbau kepada seluruh camat, peratin dan lurah di Kabupaten Lampung Barat untuk lebih mengintensifkan lagi penagihan PBB kepada objek pajak yang ada di wilayahnya masing-masing. “Tak terasa tinggal satu bulan lagi, jadi camat, peratin dan lurah agar lebih mengoptimalkan penagihan pajak kepada objek pajak. Sebab jika telah melewati masa jatuh tempo, target PBB-nya belum lunas 100 persen maka akan dikenakan denda 2 persen setiap bulan,” tegas Okmal.
Okmal merinci, adapun realisasi pajak per kecamatan hingga akhir Agustus yaitu Kecamatan Balikbukit 19,31 %, Kecamatan Sukau 17,80%, Kecamatan Lumbokseminung 4,19%, Kecamatan Sumberjaya 11,22%, Kecamatan Kebuntebu 41,53 %, Kecamatan Waytenong 1,08%, Kecamatan Airhitam 38,56%, dan Kecamatan Belalau 10,34%, dan Kecamatan Batuketulis 25,07%.
Selanjutnya, Kecamatan Sekincau 25,07%, Kecamatan Pagardewa 27,44%, Kecamatan Batubrak 57,44%, Kecamatan Bandarnegeri Suoh 17,58%, serta Kecamatan Gedungsurian 4,81 %. “Sedangkan untuk Kecamatan Suoh belum ada realisasinya sampai saat ini,” kata dia
Masih kata dia, untuk perusahaan yaitu Menara 61,34%, PLTA 100%, PLN 0% dan PT. Lampung Hydroenergy 100%, dan 99,75%. “Dari 15 kecamatan belum ada satu pun yang lunas PBB 100 persen,” tandasnya. *