Ini Alasan Prabowo Masih Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu

Radarlambar.Bacakoran.co -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dirinya diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto kembali menjadi Bendahara Negara dalam kabinetnya hingga 2029 mendatang. Hal itu terungkap usai ia menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Senin (14/10) kemarin.
Dijelaskannya, permintaan itu disampaikan Prabowo usai berdiskusi cukup panjang dengannya. Bahkan dirinya bersama Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta mendengarkan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih lima tahun mendatang.
Menurut Sri Mulyani, dirinya bersama presiden terpilih itu selalu berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara agar dapat mendukung program-programnya di kabinetnya bersama putra sulu Jokowi itu.
Bahkan, Sri Mulyani menilai Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya bagi masyarakat, karena itu, mantan menanyu Presiden Soeharto itu memberinya arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara.
“Pak Prabowo sangat  memperhatikan bagaimana dampak APBN ke masyarakat, dan itu menjadi tekanan beliau. kita diskusi cukup lama dan panjang. Karena itu saat membentuk kabinet beliau minta saya untuk menjadi menteri keuangan lagi," urainya.
Sementara itu, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM), Anggito Abimanyu mengungkap Sri Mulyani akan memiliki tiga wakil menteri (wamen) saat menjabat sebagai menteri keuangan kabinet Prabowo-Gibran.
"Tiga wamenkeu itu tugasnya berat dan cakupannya juga cukup luas. Tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkapnya.
Dijelaskannya, meski ada tiga wakil menteri, direktorat di Kemenkeu tidak akan ditambah, karena belum ada rencana membentuk Badan Penerimaan Negara seperti yang dicanangkan Prabowo selama ini.
 Ketiga Wamenkeu itu akan diberi tugas untuk membantu dari tugas menkeu salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara.
Lalu, apa yang menjadi dasar Prabowo mempertahankan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan dalam kabinetnya?. Salahsatu alasannya yakni karena Sri Mulyani memiliki pengalaman 13 tahun menjadi menteri keuangan.
Bahkan, Prabowo juga menilai bahwa Sri Mulyani memiliki reputasi internasional dan kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia dan Sri Mulyani juga mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global.
Selain itu, defisit anggaran pasca pandemi juga masih di bawah tiga persen. Artinya Sri Mulyani memiliki komitmen disiplin fiskal dan Prabowo membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025-2029 mendatang.
Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) berat bagi Sri Mulyani ke depan yaitu mendorong penerimaan pajak tanpa mengganggu konsumsi kelas menengah. Sebab, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen hingga sembilan persen maka dibutuhkan rasio pajak yang lebih tinggi.
Prabowo melihat sejauh ini, kebijakan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan belum mampu menaikkan rasio pajak di atas 11 persen meski dua kali dilakukan pengampunan pajak alias tax amnesty. Sementara, target rasio pajak Prabowo sendiri mencapai 23 persen.
dengan berdirinya Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu bisa menahan Sri Mulyani dalam mendorong rasio pajak. Hal ini bisa saja membuat Sri Mulyani hanya menngurus utang pemerintah dan belanja negara. (*)