Ratusan Kilometer Jalan Rusak, DPRD ‘Ditantang’ Berjuang Tuntaskan Masalah Infrastruktur

KERUSAKAN INFRASTRUTKUR: Pemkab Lampung Barat masih dihadapkan dengan tantangan kerusakan infrastruktur jalan yang berdasarkan data evaluasi dari Dinas PUPR setempat masih ada 285,035 Kilometer (KM) jalan dengan kondisi rusak berat dan ringan. -Foto Edi Prasetya ,--

BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar terkait kerusakan infrastruktur jalan. Tercatat, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat, terdapat jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 210,634 kilometer dan jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 74,4 kilometer lebih.

Persoalan infrastruktur ini tentu menjadi tantangan bagi Pemkab Lampung Barat bersama 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru saja dilantik.

Dibawah pimpinan Ketua DPRD Lampung Barat tiga periode, Edi Novial bertekad untuk memperjuangkan penyelesaian infrastruktur tersebut bersama 35 anggota DPRD yang baru dilantik.

“Kami tidak menutup mata mengenai persoalan infrastruktur jalan ini, tapi Insya Allah 35 anggota DPRD yang baru dilantik mempunyai semangat yang sama untuk menyelesaikan kerusakan jalan, mulai dari pekon, kecamatan sampai di kabupaten,” ungkap Edi Novial.

Dalam penanganannya, DPRD memastikan akan melakukan pemetaan infrastruktur yang perlu diperbaiki berdasarkan urgensi serta dampaknya bagi masyarakat. “Dari total keseluruhan jalan rusak itu, pastinya kawan-kawan di DPRD akan lebih dulu mengidentifikasi untuk menentukan prioritas dan skla prioritas. Ini penting supaya anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif,” jelasnya.

Sebab, ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan bukan hanya tentang perbaikan atau pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan alokasi anggaran yang tepat.

“Kami akan berupaya untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya terfokus pada satu sektor, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memperjuangkan kebutuhan dari daerah pilihnya,” tambahnya.

Selain itu, dia juga berharap masyarakat dapat memberikan masukan secara aktif, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam proses pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

“Kami percaya, dengan kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, kita bisa mengatasi tantangan infrastruktur ini secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya. (edi/lusiana)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan