DPR Segera Panggil Menteri HAM, Terkait Permintaan Tambah Anggaran Rp 20 T

Radarlambar.Bacakoran.co - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan segera memanggil Menteri HAM Natalius Pigai sebagai mitra kerja pada Senin, 28 Oktober 2024. Agenda pemanggilan tersebut terkait omongan Pigai yang minta tambahan anggaran kementerian jadi Rp20 triliun dari hanya Rp64 miliar.
Willy mengatakan pemanggilan terhadap Pigai tersebut untuk perkenalan karena Komisi XIII merupakan komisi baru di bagian DPR RI.
"Menteri HAM kita akan undang hari Senin Pak. Nanti kita tanya sama Pak Natalius soal tambahan anggaran Rp 20 triliun tersebut. "Ya nantilah kami tanya nanti," katanya
Willy menjelaskan bahwa, Menteri HAM Pigai bisa saja memiliki pertimbangan dan alasan tersendiri di balik permintaan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Kata dia, Komisi XIII DPR akan dengarkan penjelasan Pigai soal alasannya mesti mendapatkan Rp 20 triliun serta perinciannya untuk digunakan apa saja.
"Ya tentu saja Pak Natalius memiliki pertimbangannya sendri, Kita tunggu saja nanti apa kami juga belum bisa meresponsnya," jelasnya.
Namun, Willy menekankan perubahan anggaran itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan sekarang. Karena,, APBN tahun 2025 sudah disahkan juga harus menunggu di APBN itu perubahan.
"Ya nanti akan kita lihat saja bagai mananya, lalu baru secara mekanisme ke Banggar, itu kan belum ada juga APBNP, artinya kita bersama mengetahui itu bergerak dengan anggaran yang memang sudah di ketok," jelas Willy
Lebih lanjut, dirinya mengatakan Komisi XIII DPR akan mulai melakukan rapat dengan semua mitranya Senin pekan depan. Pihaknya juga akan memanggil beberapa metri lainnya di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kemudian, pada hari Rabu, Komisi XIII akan memanggil Sekretariat Negara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Staf Kepresidenan. Pada Kamis, pihaknya akan memanggil Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD juga Sekretariat Jenderal MPR.katanya.
Pada Sebelumnya, Natalius Pigai menyoroti terkait dengan anggaran Kementerian HAM yang memang hanya dengan mendapat jatah Rp 64 miliar. Menurut Pigai, anggaran tersebut tidak cukup merealisasikan visi-misi presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar dengan urusan HAM.katanya.(*)