Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan Banang

BALIKBUKIT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 di Kabupaten Lampung Barat menarik perhatian, khususnya terkait dengan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pemadam kebakaran dan pengawasan ketertiban umum.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang Marghasana ini, Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengangkat isu menyangkut efisiensi anggaran dan kebutuhan riil fasilitas serta personil yang ada di masing-masing sektor.

Anggota Banang, Ahmad Ali Akbar, mempertanyakan distribusi personil pemadam kebakaran (Damkar) di Lampung Barat. "Di laporan disebutkan ada 120 petugas, namun saya mendengar hanya ada enam pos pemadam kebakaran. Apakah jumlah ini mencukupi? apakah petugas di tiap pos bergantian? kami juga ingin tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk setiap petugas dan bagaimana efektivitas anggaran ini dalam meningkatkan kesiapsiagaan Damkar," ujar Ali Akbar.

Selain itu, Ali Akbar juga mempertanyakan fasilitas yang diajukan untuk pos Damkar, seperti kulkas, rak piring, magic com, dan kompor gas. Meskipun ia memahami kebutuhan kulkas untuk menyimpan bahan makanan bagi petugas, ia merasa perlu klarifikasi mengenai urgensi fasilitas lainnya. "Apakah setiap pos benar-benar membutuhkan fasilitas tersebut?" tambahnya.

Di sisi lain, anggota Banang Nopiadi menyoroti alokasi anggaran untuk pengawalan Bupati, perjalanan dinas, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Nopiadi mempertanyakan anggaran Rp132 juta yang dialokasikan untuk penanganan ketertiban umum dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, yang menurutnya perlu evaluasi lebih lanjut terkait keefektifannya.

Salah satu yang menarik perhatian Nopiadi adalah biaya perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah, yang mencakup Rp12,7 juta untuk perjalanan luar provinsi dan Rp25 juta untuk perjalanan dalam provinsi yang melibatkan 29 orang.

 "Kami ingin tahu rincian kegiatan yang memerlukan perjalanan sebesar itu. Bagaimana anggaran tersebut bisa lebih efisien?" ujar Nopiadi.

Selain itu, Nopiadi juga menyoroti anggaran pengawalan Bupati yang sering habis pada pertengahan tahun karena disesuaikan dengan padatnya kegiatan. "Anggaran pengawalan sudah habis pada bulan Juni. Ini perlu dievaluasi agar bisa lebih efisien dan mendukung kegiatan pengawalan Bupati secara optimal sepanjang tahun," katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan Haiza Rinsa, menjelaskan bahwa setiap pos Damkar terdiri dari dua regu, masing-masing berisi 10 orang yang bertugas secara bergantian. "Meskipun ada kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN), total ada 120 petugas yang dibagi ke dalam enam pos. Setiap petugas menerima uang piket sebesar Rp900.000 per bulan, yang totalnya mencapai Rp10,8 juta per tahun untuk setiap orangnya," jelas Haiza.

Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas tambahan seperti kulkas dan alat masak memang diperlukan untuk menunjang kebutuhan petugas yang memasak sendiri di pos.

Selain itu, program edukasi pencegahan kebakaran, menurut Haiza itu diperlukan, untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan bahaya kebakaran serta cara-cara penanggulangannya. (lusiana/nopri)