Pilkada 2024, Bagaimana Aturan Kolom Kosong Dapat Membatalkan Pemilihan, Simak Penjelasannya!

Reporter: Nopriadi |

Editor: Nopriadi |

Selasa , 19 Nov 2024 - 16:43

Ilustrasi Kotak Kosong-----

Jika Kolom Kosong Menang:

Jika suara kotak kosong lebih banyak dari pasangan calon, maka pilkada tersebut dinyatakan gagal. Dalam hal ini, proses Pilkada harus diulang. Proses ulang ini melibatkan pencalonan pasangan calon yang baru atau kemungkinan pembatalan pencalonan jika tidak ada lagi calon yang layak.

Persyaratan Mencalonkan Diri:

Agar calon bupati dan wakil bupati dapat mencalonkan diri dalam Pilkada, mereka harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh KPU, seperti dukungan dari partai politik atau melalui jalur independen. Syarat administratif yang kurang lengkap atau tidak memenuhi kriteria dapat menyebabkan pencalonan batal dan Pilkada harus diulang.

Kenapa Kolom Kosong Ada?

Kolom kosong dalam Pilkada memiliki tujuan untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan adil, bahkan ketika masyarakat merasa bahwa calon yang ada tidak memenuhi harapan mereka. Ini juga memberikan sinyal kepada partai politik atau pihak terkait untuk memperbaiki kualitas pencalonan dan mendengar aspirasi rakyat.

Situasi di Lampung Barat

Misalnya, jika dalam Pilkada serentak 2024 terdapat kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, maka pemilih di daerah tersebut akan dihadapkan pada pilihan antara memilih pasangan calon tersebut atau memilih kotak kosong.

Jika kotak kosong unggul, Pilkada dapat dinyatakan batal dan Pilkada ulang harus diadakan dengan pasangan calon yang baru. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemilih dan partai politik, untuk memahami hak-hak mereka dalam Pilkada dan pentingnya memilih secara bijak.

Kesimpulan

pilkada 2024, bagaimana aturan kolom kosong dapat membatalkan pemilihan, simak penjelasannya!                            radarlambar.bacakoran.co - dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di indonesia, ada beberapa aturan yang mengatur bagaimana calon kepala daerah (bupati, wali kota) dan wakil kepala daerah (wakil bupati, wakil wali kota) bertanding melawan kotak kosong jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau ada kondisi tertentu di mana hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar. aturan ini biasanya terkait dengan ketentuan dalam peraturan komisi pemilihan umum (kpu) dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
berikut adalah aturan terkait pilkada yang melawan kotak kosong:
pilkada satu pasangan calon (single candidate):
jika hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar dalam pilkada, maka pasangan calon tersebut secara otomatis akan menghadapi "kotak kosong" atau "kolom kosong" yang menjadi pilihan pemilih.
pada pilkada dengan satu pasangan calon, meskipun hanya ada satu paslon yang bersaing, pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memilih antara pasangan calon tersebut atau memilih "kotak kosong."
pilihan "kotak kosong" ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap calon yang ada. jika lebih banyak pemilih memilih kotak kosong daripada memilih pasangan calon, maka pilkada tersebut bisa dianggap gagal atau dibatalkan dan harus diulang.
aturan mengenai "kolom kosong":
 
pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon yang ada. ini adalah bagian dari hak demokrasi yang mengizinkan pemilih mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang maju dalam pilkada.
jika kotak kosong memperoleh lebih banyak suara dibandingkan pasangan calon, maka calon tunggal tersebut tidak dapat memenangkan pilkada. dalam hal ini, pilkada akan dibatalkan dan perlu diadakan pilkada ulang dengan calon yang baru.
peraturan kpu (komisi pemilihan umum):
 
peraturan kpu no. 3 tahun 2015 (yang kemudian mengalami beberapa perubahan) mengatur tentang mekanisme pencalonan dan pemilihan kepala daerah, termasuk ketentuan terkait kolom kosong. misalnya, jika satu pasangan calon yang maju dalam pilkada kalah dalam suara kolom kosong, maka akan diadakan pilkada ulang.
kpu juga mengatur jika dalam pilkada tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau ada kesalahan administrasi, maka pemilihan bisa dibatalkan atau dilakukan perbaikan dan penyelenggaraan kembali.
jika kolom kosong menang:
 
jika suara kotak kosong lebih banyak dari pasangan calon, maka pilkada tersebut dinyatakan gagal. dalam hal ini, proses pilkada harus diulang. proses ulang ini melibatkan pencalonan pasangan calon yang baru atau kemungkinan pembatalan pencalonan jika tidak ada lagi calon yang layak.
persyaratan mencalonkan diri:
 
agar calon bupati dan wakil bupati dapat mencalonkan diri dalam pilkada, mereka harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh kpu, seperti dukungan dari partai politik atau melalui jalur independen. syarat administratif yang kurang lengkap atau tidak memenuhi kriteria dapat menyebabkan pencalonan batal dan pilkada harus diulang.
kenapa kolom kosong ada?
kolom kosong dalam pilkada memiliki tujuan untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan adil, bahkan ketika masyarakat merasa bahwa calon yang ada tidak memenuhi harapan mereka. ini juga memberikan sinyal kepada partai politik atau pihak terkait untuk memperbaiki kualitas pencalonan dan mendengar aspirasi rakyat.
 
situasi di lampung barat
misalnya, jika dalam pilkada serentak 2024 terdapat kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon untuk posisi bupati dan wakil bupati lampung barat, maka pemilih di daerah tersebut akan dihadapkan pada pilihan antara memilih pasangan calon tersebut atau memilih kotak kosong.
 
jika kotak kosong unggul, pilkada dapat dinyatakan batal dan pilkada ulang harus diadakan dengan pasangan calon yang baru. oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemilih dan partai politik, untuk memahami hak-hak mereka dalam pilkada dan pentingnya memilih secara bijak.
 
kesimpulan
pilkada dengan kotak kosong memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap pasangan calon yang ada. ini menjadi bentuk kontrol rakyat terhadap demokrasi, dan jika kolom kosong lebih banyak dipilih daripada pasangan calon yang ada, maka pilkada harus diulang. aturan ini penting untuk memastikan bahwa pilkada berlangsung adil dan sesuai dengan kehendak rakyat. (*)