BUMDes di Lampung Barat Perlu Pengawasan Ketat, Pj Bupati Minta DPMP Lakukan Evaluasi

BALIKBUKIT - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menegaskan bahwa keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Harapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pejabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, dalam Rakor Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) Triwulan IV yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat di Aula Keagungan Pemkab Lampung Barat, pada Kamis 21 November 2024. 

Dalam Rakor tersebut, Pj Bupati Nukman mengingatkan pentingnya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Menurut Nukman, BUMDes merupakan salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan perekonomian pekon. Namun, ia juga menekankan bahwa program-program yang digulirkan melalui BUMDes harus dikelola dengan hati-hati agar dana yang dialokasikan tidak hanya mengalir tanpa hasil yang nyata bagi masyarakat pekon. “BUMDes harus berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa. Jangan sampai anggaran yang telah dialokasikan sia-sia dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) harus melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih intensif,” tegas Nukman.

BUMDes di Lampung Barat, sebagaimana di seluruh Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program ini dirancang untuk memberikan peluang bagi desa untuk mengelola potensi lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, Bupati Nukman mengingatkan agar DPMP segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap BUMDes yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BUMDes benar-benar menjalankan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan anggaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi bukan hanya soal angka, tapi lebih pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap pekon memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan BUMDes harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi lokal yang ada,” tegas dia

Nukman juga menginstruksikan agar DPMP melakukan monitoring kelapangan untuk memastikan bahwa BUMDes berfungsi dengan baik dan transparan dalam pengelolaannya. “Dinas PMP harus turun ke lapangan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap BUMDes. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa BUMDes benar-benar memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi pekon,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nukman juga mengajak seluruh camat untuk saling bersinergi dalam mendukung keberhasilan BUMDes. “Bukan hanya Dinas PMP, tetapi camat juga harus ikut serta dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola BUMDes. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat menciptakan BUMDes yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas dia. *