RAPBD 2025 Disetujui, Fraksi Demokrat Tekankan Peningkatan SDM dan Transparansi
DPRD Lampung Barat menggelar sidang paripurna menyampaikan pemandangan umum akhir fraksi terhadap RAPBD 2025. Foto Nopriadi--
Radarlambar.bacakoran.co – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Barat menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (28/11/2024).
Pandangan akhir ini disampaikan oleh Dinarianti, juru bicara fraksi, dengan menegaskan dukungan terhadap RAPBD 2025 sambil memberikan beberapa catatan strategis.
Dinarianti menyampaikan apresiasi kepada Penjabat (PJ) Bupati Lampung Barat yang telah memaparkan rancangan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
“Rancangan ini telah sejalan dengan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2025. Kami mengapresiasi langkah ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan program unggulan demi Lampung Barat yang lebih baik,” ujar Dinarianti di hadapan peserta rapat.
Fraksi Demokrat menilai tema RAPBD 2025, yaitu “Memperkuat Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Ekonomi yang Berkelanjutan”, relevan untuk mendorong kemajuan daerah. Lima program prioritas yang telah disusun diharapkan mampu mendukung pengembangan SDM, peningkatan daya saing, dan modernisasi infrastruktur.
Dinarianti menambahkan bahwa fokus pada sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan. “Kami berharap pemerintah daerah mempersiapkan birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya terhadap RAPBD 2025 dengan beberapa catatan penting Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus memastikan birokrasi yang memadai untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.