Bahas RAPBD 2025, Fraksi-fraksi DPRD Berikan Catatan Kritis

BALIKBUKIT – Dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lampung Barat pada Kamis (28/11/2024), berbagai fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. 

Masing-masing fraksi memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD yang telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran demi kemajuan Kabupaten Lampung Barat.

Fraksi Amanat Demokrat (Adem) dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Bambang Kusmanto, Juru Bicara Fraksi, menyatakan apresiasi atas penjelasan yang diberikan oleh Penjabat Bupati Lampung Barat mengenai RAPBD 2025.

Menurut Bambang, APBD adalah instrumen vital untuk mengarahkan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang harus didasari oleh prosedur yang jelas dan teknis yang terukur.

”APBD yang disusun harus memiliki landasan administratif yang kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan terarah. Kami berharap agar kualitas perencanaan program lebih terukur dan dapat mengoptimalkan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan krusial,” ujar Bambang.

Fraksi Adem juga menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, mereka mengusulkan agar koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas program-program pembangunan.

Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh Dinarianti, juga memberikan dukungannya terhadap RAPBD 2025, yang dinilai sudah sesuai dengan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Dinarianti menekankan bahwa fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

”Kami mengapresiasi tema RAPBD 2025 yang relevan dengan kebutuhan daerah, yaitu memperkuat SDM dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap pemerintah daerah terus mempersiapkan birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Dinarianti.

Fraksi Demokrat juga berharap agar lima program prioritas yang telah disusun dapat mendukung pengembangan SDM, peningkatan daya saing, dan modernisasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh Syukur, juga menyatakan dukungannya terhadap RAPBD 2025. Mereka memberikan beberapa catatan strategis terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja daerah untuk mengurangi kemiskinan dan stunting, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

”Kami mendorong pemda untuk mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial untuk menopang anggaran di tengah kondisi keuangan yang belum stabil,” ujar Syukur. Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa tujuan APBD dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB, melalui Doni Kurniawan, memberikan apresiasi terhadap rancangan APBD 2025 yang dinilai telah selaras dengan visi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Doni menyoroti beberapa poin utama yang menjadi perhatian Fraksi PKB, di antaranya peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi PKB juga mengapresiasi perhatian terhadap sektor UMKM, pertanian, dan perkebunan, yang dianggap sebagai pilar utama perekonomian Lampung Barat. Mereka mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Selain itu, Fraksi PKB menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang diharapkan dapat merata hingga pelosok desa. Mereka juga mendorong program pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana yang harus memberikan dampak nyata, bukan hanya sekadar formalitas.